PSI Ingin Bawa Kepentingan Perempuan di Parlemen pada Pileg 2019

Kompas.com - 08/03/2018, 20:58 WIB
Bendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Suci Mayang Sari (tengah) di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/3/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comBendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Suci Mayang Sari (tengah) di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Suci Mayang Sari ingin PSI membawa kepentingan-kepentingan perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2019. Suci melihat selama ini keterwakilan perempuan di parlemen terbilang masih rendah dan menggagalkan masuknya kepentingan perempuan dalam perumusan kebijakan.

"Keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai 30 persen. Jadi selama satu dekade ini belum pernah ada capaian 30 persen," kata Suci di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/3/2018).

Suci menuturkan bahwa meskipun ada regulasi untuk menyediakan 30 persen keterwakilan perempuan tetap tidak menimbulkan efek yang signifikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

"Partai paling rendah (keterwakilan perempuan di parlemen) itu PKS, Hanura dan Nasdem, sementara. PDI-P memiliki persentase paling banyak 21 persen. Total perempuan di parlemen sekarang itu hanya ada 97 orang," ujarnya.

Baca juga : Verifikasi Faktual, PKPI Terganjal Syarat Keterwakilan Perempuan

Komposisi Itu hanya 17,5 persen dari total keseluruhan anggota parlemen yang mencapai 560 anggota. Sehingga, menunjukkan bahwa keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen belum tercapai.

Suci optimistis dengan keterwakilan perempuan di partai mencapai angka 66 persen, PSI mampu memperjuangkan kepentingan perempuan serta menciptakan kebijakan berbasis perspektif gender.

"PSI harus mengusahakan ada keterwakilan perempuan di politik baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dan ada perspektif gender dalam perumusan kebijakan," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, PSI harus bekerja ekstra keras dalam merekrut lebih banyak lagi caleg perempuan untuk berkompetisi pada Pileg 2019. Pasalnya, per 12 Desember 2017, peserta perempuan yang mengikuti rekrutmen terbuka bakal calon anggota legislatif PSI hanya 69 orang atau sekitar enam persen dari total jumlah pendaftar sebanyak 1.155 orang.

Baca juga : Ini Usul ke KPU agar Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 Meningkat

Minimnya minat perempuan dalam mengikuti seleksi terbuka bakal caleg PSI ini pun menjadi perhatian panelis independen, Marie Elka Pangestu.

"Kami masih perlu calon perempuan. Ini masih sangat kurang. Kita ingin minimal sepertiga. Kalau bisa 50 persen Alhamdulillah. Tapi sepertiganya sudah bagus," kata mantan Menteri Pariwisata itu di Kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni juga mengakui hal tersebut memang menjadi tantangan utama. Sehingga PSI perlu lebih aktif meningkatkan partisipasi perempuan.

"Partisipasi perempuan di politik masih sangat rendah. Kami akan menjemput bola, mengajak perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik," kata dia.

Partisipasi yang dia maksud bukan hanya secara pasif atau memberikan suara pada saat pemilu. Lebih dari itu, Antoni menuturkan partainya ingin agar lebih banyak perempuan ikut menjadi perumus kebijakan.

Kompas TV Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan masuknya Pollycarpus ke Partai Berkarya merupakan hak politik Pollycarpus yang dilindungi undang-undang.


Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

KPK Identifikasi 6 Modus Korupsi Kepala Daerah untuk Kembalikan Biaya Politik

Nasional
Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Kapolri: Sejak Januari-Agustus 2020, Polri Ungkap 29.615 Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Menko PMK Minta E-Warong Bantu Sosialisasikan Pentingnya Gizi Anak

Nasional
Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Dalam RUU Cipta Kerja, Pesangon PHK Ditanggung oleh Pengusaha dan Pemerintah

Nasional
Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Ketua Komisi III DPR: Suksesnya KPK Tak Bisa Diukur dari Banyaknya Orang yang Ditangkap

Nasional
Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Bawaslu: 224 Calon Petahana Berpotensi Salah Gunakan Netralitas ASN di Pilkada

Nasional
KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020

KPK Catat 397 Pejabat Politik Terjerat Korupsi Sejak 2004 hingga Mei 2020

Nasional
Muhadjir Kunjungi RSUD di Pekalongan yang Baru Punya 18 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Muhadjir Kunjungi RSUD di Pekalongan yang Baru Punya 18 Tempat Tidur untuk Pasien Covid-19

Nasional
ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

ICW Sebut Kinerja KPK Menurun, Anggota Komisi III: Jangan Lihat dari Penindakan Saja

Nasional
Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Kemendagri: Masyarakat Bisa Cetak E-KTP Mandiri di Mesin seperti ATM

Nasional
Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Komnas Perempuan Minta Agar di RUU PKS Penahanan Kepala Daerah Tak Perlu Izin Presiden/Menteri

Nasional
Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Satgas: Menekan Angka Kematian Covid-19 Dimulai Lewat Meminimalkan Penularan

Nasional
Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Kontras Nilai Penempatan Eks Tim Mawar Menjauhkan Mandat Reformasi

Nasional
Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Kepala Bakamla: Pelanggaran Kapal Cina di Perairan Indonesia Perlu Ditindak Cepat

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

UPDATE: Kasus Covid-19 Lewati 280.000 dan Jokowi yang Siapkan Perpres Vaksin...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X