PSI Ingin Bawa Kepentingan Perempuan di Parlemen pada Pileg 2019

Kompas.com - 08/03/2018, 20:58 WIB
Bendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Suci Mayang Sari (tengah) di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/3/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comBendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Suci Mayang Sari (tengah) di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) Suci Mayang Sari ingin PSI membawa kepentingan-kepentingan perempuan dalam Pemilihan Legislatif 2019. Suci melihat selama ini keterwakilan perempuan di parlemen terbilang masih rendah dan menggagalkan masuknya kepentingan perempuan dalam perumusan kebijakan.

"Keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai 30 persen. Jadi selama satu dekade ini belum pernah ada capaian 30 persen," kata Suci di DPP PSI, Jakarta, Kamis (18/3/2018).

Suci menuturkan bahwa meskipun ada regulasi untuk menyediakan 30 persen keterwakilan perempuan tetap tidak menimbulkan efek yang signifikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

"Partai paling rendah (keterwakilan perempuan di parlemen) itu PKS, Hanura dan Nasdem, sementara. PDI-P memiliki persentase paling banyak 21 persen. Total perempuan di parlemen sekarang itu hanya ada 97 orang," ujarnya.

Baca juga : Verifikasi Faktual, PKPI Terganjal Syarat Keterwakilan Perempuan

Komposisi Itu hanya 17,5 persen dari total keseluruhan anggota parlemen yang mencapai 560 anggota. Sehingga, menunjukkan bahwa keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen belum tercapai.

Suci optimistis dengan keterwakilan perempuan di partai mencapai angka 66 persen, PSI mampu memperjuangkan kepentingan perempuan serta menciptakan kebijakan berbasis perspektif gender.

"PSI harus mengusahakan ada keterwakilan perempuan di politik baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dan ada perspektif gender dalam perumusan kebijakan," pungkasnya.

Seperti yang diketahui, PSI harus bekerja ekstra keras dalam merekrut lebih banyak lagi caleg perempuan untuk berkompetisi pada Pileg 2019. Pasalnya, per 12 Desember 2017, peserta perempuan yang mengikuti rekrutmen terbuka bakal calon anggota legislatif PSI hanya 69 orang atau sekitar enam persen dari total jumlah pendaftar sebanyak 1.155 orang.

Baca juga : Ini Usul ke KPU agar Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 Meningkat

Minimnya minat perempuan dalam mengikuti seleksi terbuka bakal caleg PSI ini pun menjadi perhatian panelis independen, Marie Elka Pangestu.

"Kami masih perlu calon perempuan. Ini masih sangat kurang. Kita ingin minimal sepertiga. Kalau bisa 50 persen Alhamdulillah. Tapi sepertiganya sudah bagus," kata mantan Menteri Pariwisata itu di Kantor DPP PSI, Jakarta, Sabtu (16/12/2017).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni juga mengakui hal tersebut memang menjadi tantangan utama. Sehingga PSI perlu lebih aktif meningkatkan partisipasi perempuan.

"Partisipasi perempuan di politik masih sangat rendah. Kami akan menjemput bola, mengajak perempuan Indonesia untuk berpartisipasi dalam politik," kata dia.

Partisipasi yang dia maksud bukan hanya secara pasif atau memberikan suara pada saat pemilu. Lebih dari itu, Antoni menuturkan partainya ingin agar lebih banyak perempuan ikut menjadi perumus kebijakan.

Kompas TV Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan masuknya Pollycarpus ke Partai Berkarya merupakan hak politik Pollycarpus yang dilindungi undang-undang.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X