Presiden Jokowi Ingin Pembahasan RKUHP Dipercepat - Kompas.com

Presiden Jokowi Ingin Pembahasan RKUHP Dipercepat

Kompas.com - 08/03/2018, 17:50 WIB
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) Enny Nurbaningsih mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin pembahasan RKUHP dipercepat.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu tim perumus di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, Rabu (7/3/2018).

"Presiden ingin agar proses pembahasan RKUHP dipercepat," ujar Enny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Menurut Enny, tim perumus dari pemerintah telah memperbaiki sejumlah pasal yang selama ini menimbulkan polemik.

Baca juga : Kronik KUHP: Seabad di Bawah Bayang Hukum Kolonial

Sejumlah pasal yang diubah, salah satunya pasal penghinaan kepada presiden dan wakil presiden.

Ia membantah anggapan bahwa pemerintah berupaya menghidupkan kembali pasal tersebut setelah sebelumnya dibatalkan oleh Mahkmah Konstitusi (MK).

Enny menegaskan bahwa pasal tersebut berbeda dengan pasal dalam KUHP yang dibatalkan oleh MK. Dalam draf RKUHP diatur secara jelas mengenai perbedaan antara menghina dan mengkritik.

Baca juga : Anggota Panja KUHP: Sebut Presiden Bodoh Bisa Dipidana

Selain itu, tim juga sudah mengubah soal ancaman pidana yang dinilai terlalu tinggi.

"Kalau percepatan itu bukan karena ada apa-apa. Karena memang ini sudah lama tuntutan terkait perubahan KUHP ini. Jadi bukan karena ada kepentingan lain," tuturnya.

Di sisi lain, lanjut Enny, sistem di pemerintah dan DPR tidak mengenal istilah carry-over. Artinya, ketika pembahasan RKUHP tidak selesai sebelum Pilpres 2019, maka proses pembahasan harus diulang dari awal pada pemerintahan berikutnya.

"Jadi kalau misalnya tidak selesi, akan kembali lagi ke titik nol. Terus kita begitu terus? Kapan kita bisa memiliki KUHP milik bangsa sendiri," kata Enny.

Kompas TV Pengesahan RKUHP ditunda dalam rapat paripurna DPR hari ini.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Mushala di Kampung Akuarium Tidak Akan Dibongkar meski Ada Pembangunan Rusunawa

Mushala di Kampung Akuarium Tidak Akan Dibongkar meski Ada Pembangunan Rusunawa

Megapolitan
China Kembangkan Teknologi Siluman untuk Pesawat Tempur Biasa

China Kembangkan Teknologi Siluman untuk Pesawat Tempur Biasa

Internasional
Novanto Tak Dibebankan Uang Pengganti untuk Jam Tangan Richard Millle dari Andi Narogong

Novanto Tak Dibebankan Uang Pengganti untuk Jam Tangan Richard Millle dari Andi Narogong

Nasional
Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Respons Gatot Nurmantyo Saat Ditanya Penggunaan Politik Identitas

Nasional
 Tunggak Pajak, 22 Restoran dan 1 Perusahaan di Cakung Ditempeli Stiker

Tunggak Pajak, 22 Restoran dan 1 Perusahaan di Cakung Ditempeli Stiker

Megapolitan
Keterangan Novanto soal Anggota DPR Penerima Uang E-KTP Tak Dipertimbangkan Hakim

Keterangan Novanto soal Anggota DPR Penerima Uang E-KTP Tak Dipertimbangkan Hakim

Nasional
Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Cari Kandidat Pilihan Buruh, KSPI Akan Ajak Para Capres Unjuk Pemikiran

Nasional
Ketua DPR Berharap Setya Novanto Tabah Jalani Hukuman

Ketua DPR Berharap Setya Novanto Tabah Jalani Hukuman

Nasional
Thailand Ingin Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Thailand Ingin Jadi Tuan Rumah Pertemuan Trump-Kim Jong Un

Internasional
Olimpiade Sains Nasional: 13.525 Siswa Siap Bersaing

Olimpiade Sains Nasional: 13.525 Siswa Siap Bersaing

Edukasi
Hari Ini dalam Sejarah: Operasi Pembebasan Sandera AS Gagal Total

Hari Ini dalam Sejarah: Operasi Pembebasan Sandera AS Gagal Total

Internasional
Cerita Anies Bertemu Presiden Erdogan dengan Khusyuk, Sakral, dan Privat

Cerita Anies Bertemu Presiden Erdogan dengan Khusyuk, Sakral, dan Privat

Megapolitan
Hakim Anggap Rekaman Wawancara Marliem oleh FBI Layak Jadi Alat Bukti Kasus E-KTP

Hakim Anggap Rekaman Wawancara Marliem oleh FBI Layak Jadi Alat Bukti Kasus E-KTP

Nasional
HRW: Operasi Militer Mesir Perangi ISIS Picu Krisis Kemanusiaan

HRW: Operasi Militer Mesir Perangi ISIS Picu Krisis Kemanusiaan

Internasional
Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

Hakim Cabut Hak Politik Setya Novanto

Nasional

Close Ads X