Kompas.com - 08/03/2018, 17:41 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memastikan partainya akan berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilu 2019 mendatang.

"Dengan PKS kami sudah firm," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Saat ini, Gerindra memiliki 73 kursi dan PKS memiliki 40 kursi di parlemen. Dengan total 113 kursi, maka Prabowo telah mengantongi 20,17 persen atau memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden.

Meski begitu, menurut Fadli, Gerindra juga berharap dapat bergandengan tangan dengan partai lain untuk menghadapi pemilu tahun depan.

Hingga saat ini, komunikasi Gerindra dengan partai politik lain berlangsung intensif, khususnya dengan partai politik yang belum menyatakan dukungannya kepada Presiden Joko Widodo sebagai petahana. 

Baca juga : Akhir Maret, Prabowo Bakal Deklarasikan Diri Sebagai Capres

"Prinsipnya lebih banyak lebih bagus, kan dukungan dan jaringan lebih luas, lebih beragam," kata Fadli.

Jika koalisi final sudah terbentuk, kata Fadli, maka calon wakil presiden untuk mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan dibicarakan.

"Capresnya Pak Prabowo, cawapres kita duduk bersama-sama," ujar Fadli.

Baca juga : Poros Koalisi Ketiga Justru Akan Mengancam Prabowo

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekjen DPP PKS Mardani Ali Sera membenarkan pernyataan Fadli.

"Insyaallah," kata Mardani.

Mardani berharap salah satu kader PKS bisa menjadi cawapres bagi Prabowo. PKS sebelumnya sudah mendeklarasikan 9 tokoh partainya untuk menjadi capres atau cawapres di 2019.

Kesembilan nama itu ialah: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Presiden PKS Sohibul Iman, mantan presiden PKS Anis Matta, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf, serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera.

"Harapan kami (kader PKS jadi cawapres Prabowo)," ucap Mardani.

Kompas TV Di tengah pembicaraan soal wakil presiden pendamping Joko Widodo, wacana mengenai poros ketiga mulai muncul.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Nasional
Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Nasional
Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Nasional
Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Nasional
Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.