RKUHP Dinilai Belum Lindungi Hak Masyarakat

Kompas.com - 08/03/2018, 12:32 WIB
Ilustrasi. ShutterstockIlustrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Ginting menilai bahwa Presiden Joko Widodo perlu mengambil sikap terhadap pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Miko menilai saat ini masih ada sejumlah pasal dalam draf RKUHP yang tidak berbasis pada perlindungan masyarakat.

"Presiden sebaiknya memerintahkan Menkumham untuk menyetop pembahasan. Langkah berikutnya Presiden seharusnya melakukan evaluasi terhadap materi-materi dalam RKUHP dengan mendengarkan lebih banyak pihak," ujar Miko kepada Kompas.com, Kamis (8/3/2018).

Miko mengatakan, Presiden Jokowi perlu secara cermat dan serius mengambil sikap terhadap pembahasan RKUHP dengan basis perlindungan terhadap hak masyarakat.

Ia memandang posisi politik pemerintah tentang RKUHP tidak didukung oleh argumentasi yang berbasiskan situasi dan kondisi sosial masyarakat.

Pengutipan data, kata Miko, seharusnya merepresentasikan penduduk Indonesia dan bukan segelintir kalangan saja. Hal itu membuat beberapa pasal dalam draf RKUHP masih menjadi polemik seperti perluasan pasal zina, kumpul kebo dan penghinaan terhadap presiden.

Begitu juga dengan tindakan tetap mempertahankan perbuatan yang seharusnya didekriminalisasi seperti menunjukkan alat kontrasepsi di muka umum.

"Terlihat posisi RKUHP yang berupaya masuk jauh ke ranah privat, bertentangan dengan hak asasi manusia, serta memberikan porsi yang besar kepada negara untuk mengontrol perilaku masyarakat," kata Miko.

Masyarakat adat terancam

Staf Direktorat Kebijakan, Hukum dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tommy Indriadi Agustian menilai bahwa perluasan pasal zina dalam draf RKUHP berpotensi mengkriminalisasi masyarakat adat.

Pasal 460 ayat 1 huruf e draf RKUHP per 2 Februari 2018 menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dapat dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Periksa Mantan Wabup Lampung Utara, KPK Telusuri Dana Kampanye Mustafa

Nasional
Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Kata Mahfud MD, Jokowi Pernah Sampaikan Laporan ke KPK tapi Tak Disentuh

Nasional
Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Bicara soal Insiden Mega-Paloh, Jokowi Tegaskan Koalisinya Rukun

Nasional
Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Di hadapan Jokowi, Surya Paloh Sebut Nasdem Akan Gelar Konvensi Capres 2024

Nasional
Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Undang Tokoh Masyarakat, Mahfud MD Bahas Perppu KPK dan Penegakan Hukum

Nasional
Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Surya Paloh ke Jokowi: Ingin Saya Peluk Erat, tapi Enggak Bisa...

Nasional
Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Tak Hanya di Gerindra, Dahnil Juga Ditunjuk Prabowo Jadi Jubirnya di Kemenhan

Nasional
Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Surya Paloh: Jangan Ragukan Lagi Sayang Saya ke Mbak Mega

Nasional
Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Fadli Zon: Pertahanan Kita Harus Bertumpu pada Rakyat yang Terlatih Bela Negara

Nasional
Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Akui Cemburu dengan Presiden PKS, Jokowi Peluk Erat Surya Paloh di Kongres Nasdem

Nasional
Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Kuasa Hukum Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Nasional
Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Kasus Suap Jabatan, Istri Wali Kota Medan Jalani Pemeriksaan Hampir 10 Jam

Nasional
Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Belum Terima Surat Panggilan, Anak Yasonna Urung Diperiksa KPK

Nasional
Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Jokowi, Megawati, AHY, hingga Presiden PKS Hadiri HUT Partai Nasdem

Nasional
Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Fadli Zon Sebut Debat antara Prabowo dan Politisi PDI-P karena Salah Paham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X