Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Tim Internal Jokowi untuk Jaring Cawapres Diisi Tokoh Independen

Kompas.com - 08/03/2018, 12:16 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani memuji langkah Presiden Joko Widodo yang sudah membentuk tim internal untuk menjaring calon wakil presiden.

Menurut dia, tim internal tersebut akan objektif dalam melakukan penjaringan karena diisi tokoh-tokoh yang tak berafiliasi dengan partai politik.

"Yang saya tahu tim internal Pak Jokowi untuk menjaring cawapres itu tokoh independen dan itu bagus," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga : Jokowi: Makin Banyak Calon untuk Cawapres Makin Bagus)

Menurut dia, tim independen tersebut akan mengolah masukan dari partai-partai yang saat ini sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai Capres 2019.

Ada lima parpol di DPR yang sudah menyatakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura.

"Kemudian Pak Jokowi mengolahnya dengan tim yang berjarak dari partai itu. Baru kemudian hasilnya dirumuskan lagi bersama-sama partai," kata Arsul.

(Baca juga : Ini Alasan Golkar Belum Ajukan Cawapres bagi Jokowi di Pilpres 2019)

Arsul mengaku, tahu siapa saja sosok yang ada di tim penjaringan Jokowi itu. Namun, Arsul mengunci enggan membocorkannya ke publik.

"Itu enggak harus dibocorin," kata dia.

Arsul mengatakan, PPP sudah menyampaikan langsung ke Jokowi mengenai kriteria cawapres yang ideal mendampingi Jokowi.

(Baca juga : Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres Untuknya)

Kriterianya, yakni santri, agamis, nasionalis, muda dan intelek. Namun, Arsul menegaskan PPP sama sekali tidak menyodorkan nama ke Jokowi.

"Hanya kriteria saja," ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya mengakui ia sudah mempunyai tim internal untuk Pemilu Presiden 2019.

Tim saat ini tengah bekerja untuk menggodok siapa calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi Jokowi di periode kedua.

"(Cawapres) masih dalam proses, baru penggodokan, pematangan, baik partai-partai maupun tim internal saya," kata Jokowi di Cikarang, Selasa (27/2/2018).

Kompas TV Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden baru dibuka pada 4 Agustus mendatang. Namun lobi-lobi politik sudah berlangsung.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com