KPK Periksa Empat Ketua Fraksi Terkait Kasus Suap DPRD Lampung Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap empat ketua fraksi di DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait kasus suap Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke pihak DPRD Lampung Tengah.

Kasus suap ini terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Empat ketua fraksi di DPRD Lampung Tengah yang diperiksa itu yakni Roni Ahwandi dari Fraksi Partai Golkar, M Ghofur dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Iskandar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ahmad Rosidi dari Fraksi Partai Gerindra.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, keempatnya akan diperiksa untuk kasus Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, salah satu tersangka kasus ini.

"Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka JNS," kata Febri, saat dikonfirmasi, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga: Periksa Ketua DPRD Lampung Tengah, KPK Dalami Soal Persetujuan Pinjaman)

Selain keempat ketua fraksi tersebut, dalam kasus ini KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Sekretariat DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah.

Saksi lainnya yakni dua pemilik atau pengurus perusahaan PT Sorento Nusantara, Budi Winarto dan Simon Susilo.

Kemudian Kasie Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Rusmaladi, dan PNS Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Andri Kadarisman.

Lima saksi lainnya ini diperiksa juga untuk tersangka J Natalis Sinaga. Sehingga total saksi yang diperiksa hari ini untuk kasus tersebut yakni sebanyak sembilan orang.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya sudah menetapkan empat orang tersangka. Mereka yakni Bupati Lampung Tengah Mustafa, Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman.

Natalis dan Rusliyanto diduga menerima suap dari Taufik. Suap tersebut untuk memuluskan langkah Pemkab Lampung Tengah meminjam dana sebesar Rp 300 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur.

Pinjaman itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Tengah.

Namun, Pemkab Lampung Tengah memerlukan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk menggolkan pinjaman itu.

Mustafa diduga menyetujui untuk menyuap DPRD Rp 1 miliar. Ia juga memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyiapkan uang yang diminta.