JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PPP Arsul Sani menyayangkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo terkait dugaan korupsi calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2018.
Menurut dia, jika memang berniat memperingatkan partai, semestinya pernyataan itu disampaikan sebelum penetapan pasangan calon.
"Lha mbok kalau mau bantu masyarakat itu sampaikan ketika belum pendaftaran di mana partai masih boleh mengganti," kata Arsul melalui pesan singkat, Kamis (8/3/2018).
(Baca juga : Kata Ketua KPK, Ada Beberapa Peserta Pilkada 2018 Bakal Jadi Tersangka)
Karena itu, Arsul tidak melihat itikad baik KPK untuk mencegah terjadinya korupsi di Pilkada 2018 melalui pernyataan Ketua KPK.
Ia juga menyayangkan sikap KPK yang kerap memprediksi proses hukum.
Menurut Arsul, sebagai penegak hukum, KPK semestinya tidak menyampaikan prediksi dari proses hukum yang tengah berjalan, melainkan hanya menyampaikan fakta dan temuan yang sudah final dari proses hukum.
(Baca juga : Tanggapan KPU Soal Beberapa Peserta Pilkada Bakal Jadi Tersangka)
Karena itu, ia menilai, pernyataan Agus tersebut bentuk ketidakmatangannya selaku penegak hukum.
"Ketua KPK senangnya sebagai penegak hukum pakai future tenses. Penegak hukum itu enggak boleh pakai future tenses, pakainya present tense. Hari ini dua alat bukti umumkan," papar Arsul.
"Kalau kulturnya penegak hukum kaya begitu nanti kalau ternyata enggak (jadi) gimana? Ini kan namanya KPK enggak belajar," lanjut dia.
Agus sebelumnya mengatakan, potensi korupsi meningkat menjelang Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.
(Baca juga : 5 Calon Kepala Daerah Ini Diduga Terima Suap untuk Modal Kampanye)
KPK belakangan ini menangkap tangan beberapa calon kepala daerah yang menjadi peserta Pilkada.
Namun, ternyata masih ada beberapa calon kepala daerah lainnya yang diduga melakukan korupsi dan akan segera ditindak.
"Info yang kami dapatkan, saat ini ada beberapa calon yang maju Pilkada yang 95 persen akan jadi tersangka," ujar Agus dalam Rakernis Polri di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (6/3/2018).
"Ada beberapa yang sekarang running di Pilkada itu terindikasi sangat kuat mereka melakukan korupsi," lanjut dia.