Politik Identitas Terkubur di Era Orde Baru, Menguat Pasca-Reformasi

Kompas.com - 08/03/2018, 07:40 WIB
Ilustrasi PIXABAY.com/GELLINGERIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Bidang Politik Dalam Negeri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Priyo Budi Santoso, melihat menguatnya politik identitas belakangan ini cenderung mengkhawatirkan.

Sejak Orde Baru berakhir, kekuatan politik identitas telah terkubur sejak lama, namun bangkit dan menguat dalam kurun waktu terakhir ini.

Priyo mengungkapkan, Pemilihan Umum 1955 menjadi salah satu barometer pemilu yang demokratis pada waktu itu. Namun demikian, setiap parpol menganut aliran politik yang begitu kental.

"Parpol betul-betul terfragmentasi antara kubu Islam, nasionalis, macam-macam. Dan sekarang yang terjadi, ketika reformasi digulirkan sudah tidak kentara lagi," kata Priyo dalam diskusi

(Baca juga: Politik Identitas Dikhawatirkan Terulang pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019)

Era reformasi, kata Priyo, membuat partai-partai menyamarkan identitasnya, seperti partai dengan identitas keagamaan yang juga mengaku nasionalis, dan partai nasionalis yang mengaku religius.

Namun, sikap itu tidak terlihat di tingkat masyarakat. Justru politik identitas belakangan ini semakin menguat.

" Politik identitas itu memang seringnya terjadi berpusat pada politik merasa sebagai identitas bersama, ada perasaan ke-kita-an, yang jadi perekat dari suatu kelompok," kata Priyo.

Hal itu ditunjukkan dengan bangkitnya sejumlah kelompok dengan aliran identitas tertentu yang sebelumnya terpinggirkan. Fenomena tersebut, kata Priyo, dapat terlihat selama proses Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung.

Menurut dia, penyebabnya adalah reaksi sekaligus dipicu oleh pemujaan yang berlebihan terhadap figur dan kelompok identitas.

"Begitu mendapat kesempatan, kemudian juga dipicu oleh pemujaan yang berlebihan. Dan tanpa disadari organ-organ negara langsung ikut menyempurnakan peristiwa ini," kata mantan Wakil Ketua DPR ini.

Jika dulu politik identitas hanya milik kelompok tertentu, sekarang secara tidak sadar fungsi media sosial dan pemanfaatan organ negara membuat kelompok identitas semakin mendapatkan dukungan dari silent majority. Akibatnya, timbul gesekan yang cukup kuat di kalangan masyarakat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X