RPP Jaminan Produk Halal Akan Atur Sertifikasi Paling Lama 62 Hari

Kompas.com - 07/03/2018, 22:12 WIB
Ilustrasi produk halal www.uum.org.myIlustrasi produk halal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nur Syam mengatakan, para pelaku usaha maksimal 62 hari bisa mendapatkan sertifikat halal atas produknya yang disertifikasi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal yang saat ini sedang digodok pemerintah.

"Jadi kalau enggak salah waktunya 62 hari maksimal. Jadi kami sudah hitung sedemikian ketat mengenai waktu ini," kata Syam di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

(Baca juga: Peraturan Pemerintah Belum Kunjung Terbit, Pengawasan Produk Halal Belum Maksimal)

 

"Kami tidak ingin sebuah produk berlarut-larut tidak tentu jaminan halalnya," tegas Syam.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam usai rapat koordinasi terbatas terkait perkembangan kasus First Travel, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Syam usai rapat koordinasi terbatas terkait perkembangan kasus First Travel, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2017).

Menurut Syam, RPP turunan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu juga akan mengatur sertifikasi produk halal menggunakan sistem online.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi mereka (pelaku usaha) tinggal melihat di sistem online kami tentang jaminan produk halal dan dipastikan bahwa sistem online ini sesuatu yang high security," kata dia.

Syam pun menerangkan mekanisme sertifikasi produk halal tersebut. Langkahnya adalah para pelaku usaha mendaftar ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

(Baca juga: Kemenag Berharap RPP Jaminan Produk Halal Terbit Maret Ini)

 

Jika persyaratannya sudah lengkap, maka akan dilanjutkan lembaga pemeriksa halal (LPH).

"Kita sudah punya 1.700 auditor di LPH yang nanti akan kita bentuk," kata Syam.

Usai itu LPH akan melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan dilakukan, kemudian berlanjut ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Jokowi: Substansi dan Aturan Pelaksana UU Cipta Kerja Masih Berlaku

Nasional
Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Lindungi Perempuan dari Kekerasan di Tempat Kerja, Kementerian PPPA Dorong Penyelesaian Komprehensif

Nasional
Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Polda Papua: Bentrokan Kopassus-Brimob akibat Perkara Rokok Selesai secara Damai

Nasional
DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

DPR Kaji Putusan MK soal UU Cipta Kerja sebelum Rapat dengan Pemerintah

Nasional
Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Erick Thohir jadi Anggota Kehormatan Banser, Ketua GP Ansor: Tak Ada Kaitan dengan 2024

Nasional
Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Pemerintah Hormati dan Secepatnya Laksanakan Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Berlaku, Saya Pastikan Investasi dari Dalam dan Luar Negeri Aman

Nasional
Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Jadi Anggota Kehormatan Banser, Erick Thohir Dinilai Sulit Netral sebagai Menteri

Nasional
Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Perkara Rokok, Anggota Brimob Bentrok dengan Kopassus

Nasional
Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Menko PMK Ingatkan Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.