Uang Suap Hakim Digunakan untuk Renovasi Pengadilan Tinggi Manado

Kompas.com - 07/03/2018, 22:09 WIB
Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Uang suap yang diterima Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono diduga digunakan untuk membiayai renovasi gedung pengadilan, demi memenuhi syarat akreditasi. Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa Sudiwardono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/3/2018).

"Dari terdakwa sendiri menerangkan jika uang yang diterima, sebagian digunakan untuk memperbaiki ruangan-ruangan hakim, pengecatan, taman dan lain-lain," ujar jaksa Ali Fikri seusai persidangan.

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi mantan panitera muda pada Pengadilan Tinggi Manado, Deny Sumolang.

Baca juga : Hakim Tinggi Manado Sudiwardono Berencana Bagikan Uang Suap untuk Hakim Lainnya

Awalnya, penasihat hukum dan terdakwa Sudiwardono menanyakan, apakah Deny mengetahui adanya kegiatan renovasi gedung dan fasilitas. Beberapa kegiatan seperti pengecatan dan perbaikan ruangan hakim.

Deny kemudian membenarkan adanya kegiatan tersebut. Menurut dia, hal itu terkait upaya pemenuhan syarat akreditasi pengadilan.

Namun, Deny mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sumber dana untuk perbaikan dan renovasi itu.

Sudiwardono kemudian menerangkan bahwa uang untuk perbaikan dan renovasi itu sebagian berasal dari Aditya Anugrah Moha.

Adapun, mengenai jumlah uang dalam rangka persiapan akreditasi tersebut, akan dijelaskan oleh Sudiwardono saat sidang dengan agenda mendengar keterangan terdakwa.

Kompas TV KPK melimpahkan berkas penyidikan tersangka pemberi suap Aditya Moha yang juga anggota DPR nonaktif dari fraksi Golkar.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

BPJS Kesehatan Gelar Lomba Vlog Edukasi Protokol Kesehatan untuk FKTP

Nasional
Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Istana Bantah Pemerintah Bayar Artis untuk Promosikan RUU Cipta Kerja

Nasional
Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Bareskrim Polri Tetapkan Djoko Tjandra sebagai Tersangka di 2 Kasus

Nasional
Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Formappi Dorong Tes Covid-19 Bagi Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Jelang HUT ke-75, Wapres: Kita Harus Semangat Hadapi Covid-19

Nasional
PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

PKPU Pilkada 2020 Dinilai Belum Tuntas Atur Potensi Penyimpangan Protokol Kesehatan

Nasional
Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Sudah Tersangka, Pinangki Sirna Malasari Masih Berstatus Jaksa

Nasional
Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran 2.307 Kasus Baru Covid-19, DKI Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Jelang HUT Ke-75 RI, Wapres Minta Lebih Banyak Bersyukur akan Kemerdekaan

Nasional
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen pada 2021

Nasional
Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Massa Unjuk Rasa Buruh Berhasil Audiensi dengan Perwakilan Kemenaker Minta RUU Cipta Kerja Dihentikan

Nasional
Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Digelar Sederhana dan Empati, Sidang Tahunan MPR Dapat Apresiasi

Nasional
Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Jokowi: Defisit Anggaran 2021 Diperkirakan Rp 971,2 Triliun

Nasional
Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Ketua DPR: Pemulihan Ekonomi Nasional Arahkan Bantu Pelaku UMKM dan Padat Karya

Nasional
Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Jokowi Harap Omnibus Law Perpajakan Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X