Uang Suap Hakim Digunakan untuk Renovasi Pengadilan Tinggi Manado

Kompas.com - 07/03/2018, 22:09 WIB
Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKetua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/2/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Uang suap yang diterima Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono diduga digunakan untuk membiayai renovasi gedung pengadilan, demi memenuhi syarat akreditasi. Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa Sudiwardono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (7/3/2018).

"Dari terdakwa sendiri menerangkan jika uang yang diterima, sebagian digunakan untuk memperbaiki ruangan-ruangan hakim, pengecatan, taman dan lain-lain," ujar jaksa Ali Fikri seusai persidangan.

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi mantan panitera muda pada Pengadilan Tinggi Manado, Deny Sumolang.

Baca juga : Hakim Tinggi Manado Sudiwardono Berencana Bagikan Uang Suap untuk Hakim Lainnya


Awalnya, penasihat hukum dan terdakwa Sudiwardono menanyakan, apakah Deny mengetahui adanya kegiatan renovasi gedung dan fasilitas. Beberapa kegiatan seperti pengecatan dan perbaikan ruangan hakim.

Deny kemudian membenarkan adanya kegiatan tersebut. Menurut dia, hal itu terkait upaya pemenuhan syarat akreditasi pengadilan.

Namun, Deny mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sumber dana untuk perbaikan dan renovasi itu.

Sudiwardono kemudian menerangkan bahwa uang untuk perbaikan dan renovasi itu sebagian berasal dari Aditya Anugrah Moha.

Adapun, mengenai jumlah uang dalam rangka persiapan akreditasi tersebut, akan dijelaskan oleh Sudiwardono saat sidang dengan agenda mendengar keterangan terdakwa.

Kompas TV KPK melimpahkan berkas penyidikan tersangka pemberi suap Aditya Moha yang juga anggota DPR nonaktif dari fraksi Golkar.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Demokrat Berterima Kasih Jokowi Tolak Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X