Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Golkar Belum Ajukan Cawapres bagi Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 07/03/2018, 10:55 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang Pilpres 2019, sejumlah partai politik mulai mengajukan nama untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Presiden Joko Widodo

Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengajukan Wiranto sebagai cawapres. Sedangkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong ketua umumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Sementara itu, hingga saat ini Partai Golkar belum mengajukan nama yang akan digadang-gadang sebagai cawapres.

Meskipun, partai berlambang pohon beringin itu telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi di Pilpres 2019.

(Baca juga : Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres Untuknya)

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto mengatakan, saat ini pihaknya memang belum membahas cawapres.

Sebab, Golkar masih berkonsentrasi untuk memenangkan para calonnya di Pilkada 2018.

"Kalau saat sekarang kita masih berkonsentrasi pada pilkada dan tentunya nanti kita lihat pada waktunya nanti," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Terkait dengan nama-nama lain yang muncul, Airlangga enggan berkomentar.

(Baca juga : Demokrat: Pencalonan AHY dalam Pilpres 2019 Belum Final)

Ia menegaskan, keputusan mengenai siapa nama cawapres, diserahkan sepenuhnya ke tangan Presiden Jokowi.

"Ini (cawapres) sepenuhnya diserahkan kepada bapak Jokowi," kata Airlangga.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, saat ini partainya tengah berkonsentrasi menaikkan elektabilitas agar memenangi Pilkada 2018.

Menurut Ace, hasil Pilkada 2018 nantinya akan sangat berpengaruh pada Pilpres 2019.

(Baca juga : Pilpres 2019, PAN Kemungkinan Tak Usung Jokowi)

Ia mengatakan, Partai Golkar tidak ingin mengajukan nama sebagai cawapres jika elektabilitas partai masih rendah.

"Kalau misalnya kita mengajukan nama tetapi elektabilitas partai itu jauh dari harapan tentu tidak akan memiliki nilai elektoral apa-apa," kata Ace.

"Oleh karena itu, maka konsentrasi Partai Golkar sekarang ini adalah bagaimana menaikkan elektabiilitas agar pilkada 2018 ini menang dan tentu yang paling penting menyukseskan pak jokowi sampai 2019," tuturnya.

Kompas TV Menurut AHY, Megawati adalah salah satu tokoh politik yang harus ditemuinya untuk menjalin komunikasi politik jelang 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com