Oligarki, Ketimpangan Ekonomi, dan Imajinasi Politik Kita

Kompas.com - 07/03/2018, 06:46 WIB
Ilustrasi KOMPAS.com/LAKSONO HARI WIlustrasi

Tidak heran jika ISEAS, sebuah lembaga riset di Singapura, pada pengujung 2017 mengungkapkan bahwa partai politik (45,8) dan DPR (55,4) merupakan lembaga yang paling tidak percaya oleh masyarakat Indonesia dari 10 institusi publik yang disurvei.

Dari sisi ekonomi, oligarki menghasilkan masalah nyata. Sebagaimana dirilis oleh berbagai lembaga riset dunia, Indonesia mengalami problem ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat.

Pada tahun 2017, Oxfam mengungkapkan bahwa satu persen warga terkaya negeri ini menguasai hampir separuh (49 persen) kekayaan nasional.

Berikutnya, empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dari 40 persen penduduk termiskin, atau sekitar 100 juta orang.

Dalam satu hari, pendapatan dari bunga orang terkaya di Indonesia melampaui 1.000 kali belanja orang miskin untuk kebutuhan pokok selama satu tahun.

Dengan catatan itu, tidak mengherankan bila kita dinobatkan sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi keenam tertinggi di dunia.

Sementara itu, survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, mengungkapkan temuan yang kurang lebih sama, di mana ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk paling buruk di dunia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut survei itu, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibanding Rusia, India, dan Thailand (katadata.co.id, 15 Januari 2017).

Data bank dunia pada 2015 menunjukkan bahwa Indeks Gini Indonesia pada tahun 2000-an semakin memburuk dibandingkan tahun 1990-an, di mana kini Gini Ratio kita ada di kisaran 39,0. Pada 90-an ada di angka 30,0.

Secara sederhana, kita bisa juga menyebut Indeks Gini ini sebagai indeks ketimpangan ekonomi di mana semakin tinggi ketimpangan di suatu negara, maka semakin tinggi Indeks Gini-nya.

Namun, mari kita lupakan statistik. Kita lihat kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah terlalu terbiasa melihat ketimpangan di sekeliling kita.

Di Jakarta, kita tahu di belakang gedung-gedung megah pencakar langit di daerah Kuningan dan Thamrin adalah perumahan warga yang sederhana. Dengan gang-gang sempit, sungai yang keruh, dan permukiman tak layak huni.

Kondisi serupa atau bahkan lebih mengenaskan saya dapati ketika saya setahun tinggal di daerah Palmerah. Tak hanya sempit, kotor, dan sungai keruh, banjir pun bisa sewaktu-wkatu datang saat hujan menderas dalam waktu lama.

Bagaimana dengan Semarang? Berbicara tentang Semarang, benak saya segera melayang ke tahun 2000-2004 masa-masa kuliah saya dahulu. Pada tahun 2002 sampai dengan 2004, saya pernah tinggal di pemukiman orang miskin di Genuk Karanglo.

Pemuda di sana tiap hari nongkrong di depan indekos saya. Mereka pengangguran, berwajah preman, kadang mabuk, rambut gondrong, dan banyak tato. Namun, sebenarnya mereka baik hati. Biarpun preman, mereka sangat takut kepada ibunya.

Kini saya tahu, anak-anak muda itu hanya tidak punya pekerjaan. Pada saat itu, pikiran saya yang sempit, melihat mereka sebagai pemuda tak berguna yang malas dan enggan bekerja keras.

Kini, jika saya melihat ke belakang, yang saya lihat adalah wajah-wajah kaum marjinal yang tak tersentuh oleh tangan negara yang sibuk memperkaya kaum elitenya.

Sebagai peneliti media, saya belajar bahwa kawan-kawan saya di Genuk Kranglo itu juga tak bisa menggantungkan nasibnya kepada media.

Seiring dengan adanya krisis representasi pada isntitusi negara formal seperti partai politik dan DPR, kita juga tak bisa berharap banyak kepada media. Tak lain karena para oligarkh juga menguasai media.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.