Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBB Pilih Oposisi Jika Pilpres 2019 Mengulang Pilpres 2014

Kompas.com - 06/03/2018, 22:51 WIB
Moh. Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) lebih memilih menjadi partai oposisi jika Pilpres 2019 hanya diikuti satu pasangan calon atau dua pasangan calon tapi mengulangi Pilpres 2014.

Pada Pilpres 2014 lalu hanya ada dua pasangan calon yang bertanding yakni Joko Widodo melawan Prabowo Subianto.

"Kalau Pilpres (calon) tunggal atau ulang Pilpres 2014. Kecenderungan saya adalah PBB lebih baik sebagai leader oposisi," kata Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra di kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Bahkan kata Yusril, jika calon tunggal partainya akan lebih memilih kotak kosong. "Kalau calon tunggal maka akan lebih baik dukung kotak kosong saja," ucap Yusril.

(Baca juga: Ditetapkan KPU, PBB Resmi Ikut Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 19)

"Jadi jelas warna PBB itu apa. Jangan tergoda pada kekuasaan. Lebih baik kita berpikir jauh ke depan menyelamatkan bangsa dan negara ini," sambungnya.

Yusril juga mengatakan, akan mengupayakan sekuat tenaga agar bisa mendapatkan kursi DPR RI. Tujuannya tak lain adalah ingin membangun kekuatan baru di parlemen dengan Fraksi PBB.

"Paling penting adalah fraksi PBB itu ada. Saya ingin supaya kekuatan PBB muncul lagi paling tidak ada fraksi PBB di DPR. Fraksi itu akan sangat kritis dan fraksi itu akan jadi mesin oposisi di parlemen nanti," kata dia.

"Jadi kalau kami punya fraksi, nanti lebih baik kami jadi oposisi, daripada jadi bagian dari pemerintah, kalau masih pemerintah yang sekarang," kata dia.

Kompas TV Komisi pemilihan umum menggelar rapat pleno putusan penetapan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com