Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disindir Fadli Zon soal Pelemahan Rupiah, Ini Kata Sri Mulyani

Kompas.com - 06/03/2018, 20:40 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi santai sindiran yang dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon soal pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Fadli Zon meminta Sri Mulyani yang baru saja menyabet penghargaan sebagai menteri terbaik di dunia untuk segera mencari solusi mengatasi nilai tukar ini.

Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelemahan rupiah yang terjadi belakang ini lebih dikarenakan oleh faktor global.

Oleh karena itu, Sri Mulyani merasa tak ada persoalan dalam negeri yang perlu ia selesaikan.

"Menyelesaikan apa? Persoalan yang diselesaikan apa?" kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Sri Mulyani mengatakan, pelemahan rupiah belakangan ini lebih dikarenakan sentimen yang berasal dari AS.

(Baca juga: Fadli Zon Kembali Sindir Sri Mulyani, Kali Ini soal Nilai Rupiah)

 

Salah satunya pernyataan Gubernur The Fed Jerome Powell yang mengindikasikan bakal adanya kenaikan suku bunga acuan The Fed. Pernyataan itu memengaruhi persepsi pelaku pasar AS.

Pelaku pasar AS yang selama ini menempatkan dananya di berbagai negara termasuk di Indonesia, akhirnya menarik dana tersebut.

Akibatnya, persediaan dolar di negara yang bersangkutan berkurang dan membuat nilai tukar dolar AS menguat sekaligus menekan nilai tukar mata uang negara setempat.

"Kalau saya harus menyelesaikan apa yang dilakukan Amerika, ya bukan saya lah," kata Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

(Baca juga: Bank-bank Besar Dinilai Tak Terdampak Pelemahan Rupiah)

Fadli Zon sebelumya menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Fadli menilai, saat ini upaya pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan untuk memperkuat nilai tukar rupiah belum optimal. Padahal, saat ini sudah ada intervensi dari Bank Indonesia.

"UUD kita tak membolehkan rupiah kita floating. Suruh mereka (pemerintah) berpikir, kan menteri terbaik di seluruh dunia (Sri Mulyani). Bagaimana ini, memikirkan rupiah melemah. Ini persis dulu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Fadli pun merasa aneh karena Pemerintah Indonesia selalu bangga dengan pujian International Monetary Fund (IMF) atas kinerja ekonomi yang baik. Padahal, menurut Fadli, pujian IMF itu justru tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Kompas TV Mengawal Rupiah di Tahun Politik
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com