Advokat Pancasila: UU Ormas Tak Mengancam Hak Konstitusional

Kompas.com - 06/03/2018, 20:37 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017). Fachri FachrudinGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mendengarkan keterangan pihak terkait langsung pada gugatan uji materi UU Ormas pada Selasa (5/3/2018). Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) yang menjadi salah satu pihak terkait menyampaikan bahwa UU Ormas tidak mengancam hak konstitusional warga negara.

"Ketentuan Pasal 1 angka 6-21 telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan berlaku universal," ujar Kuasa Hukum Pihak Terkait FAPP Fitri Indrianingtyas dalam sidang lanjutan di MK.

Pemerintah, menurut FAPP, tidak pernah menetapkan suatu peraturan yang melarang kegiatan ormas dan agama tertentu sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut tidak bermaksud mengganti Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Baca juga : DPR Sebut UU Ormas Batasi Pemerintah agar Tak Sewenang-wenang

Selain itu, FAPP juga menilai bahwa UU Ormas tidak pernah menghilangkan mekanisme pengadilan seperti dalil pemohon. Sebab saat terjadi sengketa keputusan pemerintah, masyarakat bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tak hanya itu, FAPP juga tidak sepakat dengan semua dalil yang disampaikan oleh pemohon terhadap beberapa pasal di dalam UU Ormas. Pasal tersebut yakni Pasal 59, Pasal 62 Ayat 2,  Pasal 80 A, dan Pasal 82 A ayat 1 dan 2.

Salah satu hal yang menjadi perhatian PAPP yakni terkait dalil pemohon yang menyatakan adanya potensi kesewenang-wenangan pemerintah mencabut status badan hukum ormas sesuai Pasal 2 Ayat 2 UU Ormas.

Namun, FAPP mengatakan bahwa keputusan pencabutan status badan hukum oleh pemerintah kepada ormas dilakukan berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang cukup dan beralasan.

Baca juga : Keterangan DPR Soal UU Ormas di MK Dinilai Sudah Basi

Contoh faktual penerapan sanksi pencabutan status badan hukum menurut UU Ormas ini adalah dengan dicabutnya Status Badan Hukum dari Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kuasa hukum pemohon uji materi UU Ormas menilai keterangan yang diberikan oleh DPR dan pihak terkait dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah basi.

Salah satu kuasa hukum pemohon, M Kamil Pasha mengungkapkan, berbagai penjelasan DPR sudah dipatahkan oleh para saksi ahli dari pemohon dalam sidang sebelumnya. Misalnya, terkait dengan peran pengadilan yang disebutkan oleh DPR tidak hilang. Sebab, PTUN bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa keputusan pencabutan starus ormas oleh pemerintah.

Namun, kata Kamil, saksi ahli dari pemohon yakni Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah Abdul Chair Ramadhan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Zen Zanibar MZ sudah memberikan penjelasan.

Baca juga : Beri Keterangan di MK, DPR Anggap Penggugat UU Ormas Hanya Berasumsi

Menurut Kamil, yang mengacu kapada keterangan saksi ahli pemohon, dalam memcabut atau membubarkan ormas harus lewat pengadilan umum, tidak bisa melalui PTUN.

Seperti diketahui, beberapa kelompok masyarakat melayangkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (UU Ormas) ke MK pada akhir 2017 lalu.

Para pemohon yang menggugat UU Ormas terdiri dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Forum Silaturahim Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, Perkumpulan Hidayahtullah dan Munarman.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Di Mukernas V PPP, Mahfud Sebut Partai Tak Profesional Sebabkan Pemerintahan Tak Bersih

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Hapus UN, Kemendikbud Ingin Ciptakan Suasana Bahagia di Sekolah

Nasional
Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Mardiono Jadi Wantimpres Jokowi, PPP Sebut Tak Mewakili Partai

Nasional
Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Hapus UN, Kemendikbud Prediksi Ratusan Miliar Dapat Dihemat

Nasional
Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Melaju 50 Km Per Jam, Pajero Oleng Tabrak 2 Motor, Suami Istri di Tegal Tewas

Nasional
Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Buka Mukernas V PPP, Ketua Panitia Sapa Sekjen Versi Muktamar Jakarta

Nasional
UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

UN Dihapus, Politisi PDI-P: Kita Enggak Mau yang Kena Pak Jokowi Juga...

Nasional
Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nadiem Beberkan Konsep Merdeka Belajar, Ini 3 Catatan dari PGRI

Nasional
PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Nasional
PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

PGRI Dukung Wacana Nadiem Menghapus UN, tapi....

Nasional
Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Kementerian BUMN Pastikan Krisis Garuda Indonesia Diselesaikan Secepatnya

Nasional
UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan

Nasional
Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN

Nasional
Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Kemendagri: Selain Perbankan, Layanan e-KYC Berbasis Data Kependudukan Akan Diterapkan di 33 Rumah Sakit

Nasional
Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Ditunjuk Jadi Wantimpres, Wiranto Diharapkan Segera Mundur dari Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X