Tindaklanjuti Bawaslu, KPU Akan Tetapkan PBB Peserta Pemilu 2019

Kompas.com - 06/03/2018, 11:51 WIB
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi antara PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Bulan Bintang sah sebagai peserta Pemilu 2019. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYKetua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi antara PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Bulan Bintang sah sebagai peserta Pemilu 2019.
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menindaklanjuti putusan sidang adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang mengabulkan permohonan Partai Bulan Bintang ( PBB).

Pertama, KPU RI akan memutuskan dan menyatakan PBB memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

Kedua, KPU RI juga akan membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 58/ PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019, tertanggal 17 Februari lalu.

"Agar prinsip Pemilu dapat dilakukan dengan baik, kami memutuskan menindaklanjuti putusan Bawaslu," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman di Media Center KPU RI, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

(Baca juga : Menang Gugatan Lawan KPU, PBB Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019)

Penetapan PBB sebagai peserta Pemilu 2019 dan nomor urutnya dalam pemilu mendatang akan dilakukan pada Selasa pukul 19.30 WIB nanti.

Dalam rapat pleno itu, KPU RI mengundang seluruh partai politik peserta Pemilu 2019, Bawaslu RI, Kementerian/Lembaga terkait dan pemerhati Pemilu.

"Dilakukan dengan mekanisme sama persis terhadap parpol peserta pemilu lain. Dilakukan dalam rapat pleno terbuka," kata Arief.

(Baca juga : DPR Akan Evaluasi Kerja KPU Pasca-putusan Bawaslu soal PBB)

Sebelumnya, putusan tersebut diambil oleh Bawaslu dalam sidang adjudikasi antara PBB dengan KPU RI Minggu (4/3/2018).

"Memutuskan dalam eksepsi termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Majelis Pemeriksa, sekaligus Ketua Bawaslu RI, Abhan membacakan putusan sidang.

Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X