Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Minta DPR Evaluasi Tembak Mati Pengedar Narkoba

Kompas.com - 05/03/2018, 22:11 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pembelaan Hak Asasi Manusia Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Arif Nur Fikri meminta, DPR turut melakukan evaluasi tindakan tembak mati pengedar narkoba oleh pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Kontras menilai tindakan tembak mati pengedar narkoba dijadikan alat politik pemerintah. Apalagi berdasarkan data yang dihimpun LBH Masyarakat, angka penembakan dan korban tewas meningkat setelah pejabat tertentu melontarkan pernyataan untuk menindak tegas pengedar narkoba.

"Kami lihat selama ini tidak pernah pemerintah ini mengevaluasi dari tindakan-tindakan dari penindakan hukum penggunaan senjata api," ujar Arif dalam konferensi pers di Kantor LBH Masyarakat, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Menurut Kontras, DPR perlu turun tangan sebab hal ini menyangkut politik ketegasan dari pemerintah. DPR pula lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah.

Evaluasi, kata dia, bisa mengungkapkan apakah tindakan tegas dengan menembak mati para pengedar narkoba tersebut berjalan lurus atau tidak dengan menurunnya peredaran narkoba.

(Baca juga: Tembak Mati Pengedar Narkoba Dinilai Hanya Putus Rantai Informasi)

Pemerintah yang dimaksud oleh Arif meliputi instansi-instansi yang terkait dengan penanganan kasus narkoba mulai dari Polri, TNI, hingga BNN.

"Padahal di Perkap (Peraturan Kapolri) soal penggunaan senjata api itu diatur bagaimana anggota kepolisian menggunakan senjata api. Harus membuat laporan," kata Arif.

"Ini menjadi catatan. Penggunaan senjata api itu untuk menghentikan bukan pada tahap mematikan," sambung dia.

Berdasarkan data Kontras pada Januari - September 2017, tercatat ada 107 peristiwa penembakan menggunakan senjata api. Akibatnya korban jiwa sampai 106 orang dan 36 orang lainnya mengalami luka-luka.

Sementara itu berdasarkan data BNN, sepanjang 2017, perang melawan narkoba terus dilakukan. BNN mencatat, 58.365 orang ditangkap dan dijadikan tersangka. Sementara itu, 79 orang ditembak hingga tewas akibat melakukan perlawanan.

Adapun data yang dihimpun oleh LBH Masyarakat, terjadi 183 kasus penembankan dalam kasus narkoba sepanjang 2017. Akibatnya 215 orang menjadi korban penembakan.

Dari data itu, 99 orang meninggal dunia, dan 116 mengalami luka-luka.

Kompas TV Apakah selama ini sanksi dalam UU narkotika sudah cukup kuat untuk mengatasi permasalahan narkoba di tanah air?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com