Kompas.com - 05/03/2018, 18:21 WIB
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Istana, Senin (12/2/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di Istana, Senin (12/2/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membantah rencana kenaikan dana Program Keluarga Harapan (PKH) terkait dengan pemilihan presiden 2019, di mana Presiden Joko Widodo akan maju kembali sebagai petahana.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan, dana PKH yang diusulkan naik hingga dua kali lipat di tahun 2019 tersebut murni untuk menurunkan angka kemiskinan.

"Kami memang ingin mengurangi kemiskinan kok, kecuali kamu pengen jumlah orang miskin tambah," kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Bambang mengatakan, PKH merupakan salah satu instrumen yang sangat efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan.

Baca juga : Jokowi: Kalau Pemerintah Punya Uang Lebih, PKH dan KIP Akan Ditambah

Saat ini, kata Bambang, PKH diberikan kepada 10 juta penerima dengan besaran yang diterima 10 persen dari total pengeluaran rumah tangga mereka. Dengan presentase itu, peserta PKH mendapatkan dana sebesar Rp 1.890.000 per tahun.

Untuk menekan angka kemiskinan dan ketimpangan turun lebih cepat lagi, maka menurut Bambang, pemerintah bisa melakukan dua hal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, menambah jumlah penerima PKH. Kedua, menambah dana PKH dari 10 persen menjadi antara 15 persen- 20 persen dari total pengeluaran rumah tangga.

"Sehingga akhirnya, meskipun ada tambahan anggaran yang dikeluarkan, tapi manfaatnya akan langsung kepada penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Itu yang menjadi fokus dari pak Presiden," kata Bambang.

Bambang mengatakan, pemerintah akan melakukan simulasi terlebih dahulu dengan menyesuaikan kepada ketersediaan anggaran.

Baca juga : Jokowi: Pesan Saya, Uang PKH untuk Gizi Anak dan Ibu Hamil

Sejauh ini, kata dia, kenaikan yang dimungkinkan adalah 16 persen dari total pengeluaran keluarga.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.