Jadi Kepala BNN, Mantan Deputi KPK akan Potong Aliran Dana Bandar Narkoba

Kompas.com - 05/03/2018, 17:57 WIB
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen (Pol) Heru Winarko (kiri) bersama Komjen Budi Waseso di Kantor BNN, Jakarta, Senin (5/3/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAKepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen (Pol) Heru Winarko (kiri) bersama Komjen Budi Waseso di Kantor BNN, Jakarta, Senin (5/3/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi Penyidikan KPK Irjen (Pol) Heru Winarko resmi memegang posisi orang nomor satu di Badan Narkotika Nasional (BNN). Meski tak memiliki pengalaman spesifik menangani narkoba, namun Heru punya keahlian untuk menyelidikai aliran dana. Kini keahliannya itu akan diterapkan di BNN.

"Kami akan potong (aliran dana ke bandar narkoba). Kami akan kerja sama dengan instansi terkait yaitu BPK, PPATK dan dan lain-lain," ujar Heru dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/3/2018).

Heru tidak menjelaskan secara rinci strateginya memotong aliran dana dari dan ke bandar narkoba. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu hanya bagian dari langkah teknis.

Memotong aliran dana kepada bandar narkoba dinilai sangat penting. Sebab, Presiden Jokowi ucap Heru, sudah memerintahkannya untuk menekan masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia.

Baca juga : Jengkel, Buwas Anggap Petugas Lapas Pengkhianat Negara

"Barang itu kan tergantung demand. Kalau demand-nya banyak, itu akan mempengaruhi (supply). Kalau sedikit, harganya naik," kata dia.

Sementara itu, di tempat yang sama, mantan Kepala BNN Budi Waseso mengatakan, BNN di bawah komando Heru akan mempererat kerja sama dengan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal ini diperlukan untuk menjadikan para pegawai BNN memiliki integritas yang tinggi. Seperti diketahui, perputaran uang dalam bisnis narkotika sangat besar. Bila tak memiliki integritas yang kuat, maka bukan tak mungkin aliran dana itu masuk ke kantong para anggota BNN.

"Termasuk tadi peran BNN dalam TPPU (Tindak Pidana Pencusian Uang). Tentunya itu akan disandingkan dengan KPK karena KPK juga sering menangani permasalahan itu," kata Pria yang kerap dipanggil Buwas itu.

Kompas TV Irjen Heru Winarko dan Komjen (Purn) Budi Waseso menandatangani berkas serah terima jabatan Senin (5/3).
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Dugaan Bisnis PCR Luhut-Erick, Koalisi Masyarakat Sipil Siap Mengaudit PT GSI

Nasional
Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Beri Rekomendasi kepada KPI atas Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

DPR Disebut Bakal Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 untuk Sikapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Puan Sebut Gerakan Non-Blok Punya Potensi Besar untuk Tuntaskan Isu Global

Nasional
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, Mahfud: Masyarakat Jangan Khawatir

Nasional
Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Fokus Pemerintah pada 2022, Pengendalian Covid-19 dan Prioritaskan Kesehatan

Nasional
Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Komnas HAM Sebut Pegawai KPI MS Alami Tiga Bentuk Pelanggaran Hak Asasi

Nasional
Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Jokowi Wanti-wanti soal Corona Varian Omicron: Waspada, Pandemi Masih Mengancam

Nasional
Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Menteri PPPA: Memberikan Akses yang Setara bagi Perempuan Merupakan Keharusan

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Pemerintah Diminta Segera Tutup Akses dari Negara Lain yang Teridentifikasi Kasus Omicron

Nasional
Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Komnas HAM: KPI Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dari Pelecehan Seksual

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Bentrok Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima Andika: TNI Sudah Koordinasi dengan Polri

Nasional
Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.