Keputusan Kemenkumham, Abu Bakar Ba'asyir Tak Bisa Jalani Pidana di Rumah

Kompas.com - 05/03/2018, 17:30 WIB
Abu Bakar Baasyir saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2011). Baasyir didakwa terlibat dalam pelatihan terosis di Aceh dan beberapa aksi terorisme di Tanah Air. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAAbu Bakar Baasyir saat menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (24/3/2011). Baasyir didakwa terlibat dalam pelatihan terosis di Aceh dan beberapa aksi terorisme di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM telah mengkaji usulan agar Abu Bakar Ba'asyir bisa menjalani masa pidana di rumah untuk perawatan kesehatan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memastikan, hal tersebut tidak dapat dilakukan.

Kemenkumham hanya dapat mengeluarkan kebijakan agar Ba'asyir difasilitasi mendapatkan perawatan medis dengan kualitas sebaik-baiknya, tanpa mengubah statusnya sebagai warga binaan atau narapidana Lapas Gunung Sindur.

"Selama di sana, beliau (Ba'asyir) kita kasih fasilitas yang paling baik. Anytime perlu berobat, kita pasti akan kasih," ujar Yasonna saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/2/2018).


(Baca juga : Abu Bakar Baasyir Jadi Tahanan Rumah Ternyata Ide Jokowi)

Bahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, akan disediakan helikopter khusus untuk Ba'asyir jika sewaktu-waktu kondisi kesehatannya menurun di dalam penjara.

Selain itu, Kemenkumham juga memperbolehkan Ba'asyir mendapatkan pendampingan, khususnya oleh keluarga.

"Beliau juga ada pendamping, karena berbeda ya dengan yang lain. Karena sudah uzur, makanya mesti ada yang selalu mendampingi beliau. Pokoknya kita betul-betul treat beliau dengan baik lah," ujar Yasonna.

(Baca juga : Abu Bakar Baasyir Enggan Ajukan Grasi)

Yasonna menegaskan, mengubah status Ba'asyir dari warga binaan menjadi tahanan rumah tidak memungkinkan dalam konteks hukum acara di Indonesia.

Status tahanan rumah hanya untuk seorang pelaku kejahatan selama proses hukumnya berada di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Sementara Ba'asyir yang sudah divonis bersalah oleh hakim, tidak mungkin diubah statusnya menjadi tahanan rumah.

"Kalau tahanan kan itu untuk belum berkekuatan hukum tetap, ini kan sudah jelas jenis hukumannya," ujar Yasonna.

Meski demikian, Yasonna mengaku, belum melaporkan hasil kajiannya ini kepada Presiden Joko Widodo.

Abu Bakar Baasyir divonis 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 2011 lalu. Putusan itu tak berubah hingga tingkat kasasi.

Pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jateng itu, terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Pelanggaran Batas Wilayah Tak Hanya Dilakukan China

Prabowo Sebut Pelanggaran Batas Wilayah Tak Hanya Dilakukan China

Nasional
Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim

Nasional
5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

5 WNI Diculik di Malaysia, Mahfud MD: Abu Sayyaf Tidak Mati-mati

Nasional
Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Hakim Perintahkan KPK Kembalikan Uang yang Disita dari Ruang Kerja Lukman Hakim Saifuddin

Nasional
Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Hakim Sebut Eks Menag Lukman Hakim Saifuddin Terima Uang Rp 70 Juta

Nasional
5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

5 WNI Diculik, Menko Polhukam akan Berikan Rekomendasi ke Pemerintah Malaysia

Nasional
Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Jokowi Isyaratkan Sandi Menang Pilpres 2024, Ini Kata Prabowo

Nasional
Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Mendagri Baru Waktu 3 Bulan bagi Pemda Bentuk UPDT Terkait Perlindungan Anak dan Perempuan

Nasional
Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Jaksa Agung Diminta Telusuri Keterlibatan Tersangka Jiwasraya yang Pernah Berkantor di KSP

Nasional
KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

KPK Pertimbangkan Banding atas Vonis 2 Tahun Romahurmuziy

Nasional
Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Komisi III Bakal Bentuk Panja Jiwasraya Usai Rapat Tertutup dengan Jaksa Agung

Nasional
Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Pimpinan DPD Yakin Pemekaran Papua Tak Beratkan APBN

Nasional
Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Karyawan TVRI Sebut Pemecatan Helmy Yahya Berimbas pada Kesejahteraan

Nasional
PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

PKS Tak Tahu-menahu soal Pengumuman Wagub DKI oleh Gerindra

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Mahfud MD: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Bukan untuk Investasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X