Peluang Jokowi Dipasangkan dengan Yusril, Ini Kata PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menyatakan, mungkin saja Presiden Jokowi dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Hal itu disampaikan Hendrawan menanggapi pernyataan Sekjen PBB Afriansyah Fery Noer yang menyatakan ketua umumnya bisa diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi.

"Politik itu kan serba mungkin. Politik itu seni serba bisa. Ilmu serba mungkin. Jadi tidak boleh deterministik. Kalau iya, kita sudah menafikan esensi politik," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Ia menambahkan yang terpenting cawapres pendamping Jokowi harus bisa mendongkrak elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia juga mengatakan syarat kedua ialah memiliki kapabilitas kinerja yang tinggi sehingga mampu mengimbangi Jokowi.

Selain itu, Hendrawan menuturkan cawapres Jokowi juga harus memiliki rekam jejak intelektual yang baik. Ia pun mengatakan Yusril sebelumnya memiliki komunikasi yang baik dengan PDI-P.

(Baca juga: Sekjen PBB: Bisa Saja Yusril Jadi Cawapres Jokowi)

Sebelum Pilkada 2017, Yusril sempat berkunjung memberi ceramah di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta.

Saat ditanya apakah PDI-P dan Yusril sempat membahas pencapresan, Hendrawan mengatakan hal itu terlalu dini.

"Aduh, masih prematur. Banyak lagi yang memenuhi. Jadi tugas wartawan dan kami membuat long list. Daftar panjang. Nanti dari long list dibuat short list. Dari short list nanti kita pilih siapa yang paling feasible," lanjut dia.

Sebelumnya Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noer menyatakan ketua umumnya Yusril Ihza Mahendra bisa menjadi pendamping Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Hal itu disampaikan Afriansyah seusai putusan sidang adjudikasi yany diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Mungkin bisa saja kita sodorkan beliau jadi wakil, bisa saja jadi wakilnya Pak Jokowi, tidak tertutup kemungkinan," kata Afriansyah di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018).