Kompas.com - 05/03/2018, 15:36 WIB
Fredrich Yunadi sebelum sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINFredrich Yunadi sebelum sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/3/2018).
|
JAKARTA, KOMPAS.com - Suara Fredrich Yunadi tiba-tiba meninggi saat menaggapi putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (5/3/2018). Fredrich selaku terdakwa tidak terima eksepsinya ditolak oleh majelis hakim.

"Siap kami mengerti (putusan hakim) dan kami langsung menyatakan banding," ujar Fredrich kepada hakim.

Namun, Ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri menjelaskan bahwa tidak ada upaya hukum lanjutan atas putusan sela yang sudah dibacakan oleh majelis hakim. Hakim menganjurkan agar upaya hukum baru dilakukan setelah sidang pemeriksaan pokok perkara telah selesai.

Namun, emosi dan suara keras Fedrich kembali menggema di ruang sidang. Fredrich membacakan pertimbangan berdasarkan buku yang ditulis oleh ahli hukum. Mantan pengacara Setya Novanto itu tetap meminta hakim mengakomodir permohonan banding yang ia ajukan.


Baca juga : Malu Pakai Rompi Tahanan KPK, Fredrich Yunadi Mengadu ke Hakim

"Tetap kami akan menyatakan perlawanan. Mohon dicatat, kami banding dan menyatakan perlawanan atas putusan majelis hakim," kata Fredrich.

Sebelumnya, dalam putusan sela, hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan terdakwa Fredrich Yunadi beserta penasehat hukumnya. Dengan demikian, persidangan terhadap Fredrich tetap berlanjut.


Dalam pertimbangan putusan, hakim menyatakan tidak sependapat dengan materi eksepsi yang menyatakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai delik pidana umum. 

Menurut hakim, pasal tersebut masih termasuk dalam delik pidana khusus yakni tindak pidana korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, hakim menilai surat dakwaan yang dibuat jaksa KPK telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dakwaan telah menjelaskan identitas terdakwa secara lengkap dan menguraikan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.


Kompas TV Fredrich mengaku sudah menelpon pihak penyidik KPK bahwa Setya Novanto mengalami kecelakaan.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Nasional
Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Nasional
Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komnas HAM Usut Dugaan Perusakan Lingkungan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Nasional
KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X