Kompas.com - 05/03/2018, 14:10 WIB
Lelang online. ShutterstockLelang online.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan rapat koordinasi terkait pencegahan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa. Rapat tersebut dilakukan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan 10 daerah dari level provinsi dan kota.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, rapat ini mencermati maraknya korupsi di daerah dan tingginya alokasi keuangan negara untuk membiayai pengadaan barang dan jasa, yang berakibat hasil pengadaan belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Dalam rapat ini, KPK memilih 10 daerah yang punya anggaran pengadaan barang dan jasa paling besar.

"Hal ini bertujuan agar mencegah kegagalan pengadaan dan korupsi yang merugikan keuangan negara," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin (5/3/2018).

Baca juga : Iriana Jokowi dan Budi Gunawan Ikut Jual Koleksi Pribadi Lewat Lelang

Hal yang dibahas adalah tentang inovasi dalam pengadaan barang dan jasa. KPK, lanjut Febri, menjalankan fungsi trigger mechanism dengan cara memfasilitasi LKPP dan pemerintah daerah untuk memberi saran dan kritik di titik rawan pengadaan.

"Selain itu, ada pula tentang konsolidasi pengadaan yang bertujuan agar tidak dilakukan pemecahan pemaketan. Hal ini diharapkan dapat membuat prosesnya lebih efisien dan kualitas barang dan jasa lebih terjaga," ujar Febri.

Selama 2015-2017, lanjut Febri, ada 6.682 paket yang gagal lelang. Sebanyak 41 persen berupa konstruksi, 23-32 persen pengadaan barang, dan 14-25 persen jasa konsultasi (badan usaha).

Baca juga : Jusuf Kalla Lelang Sepatu hingga Dasi, Mufidah Lepas Koleksi Kain

Penyebab kegagalan, di antaranya penawaran tidak memenuhi syarat administrasi, peserta tidak lulus evaluasi teknis, dan tidak ada yang memasukan dokumen penawaran.

"Tantangan yang dihadapi antara lain adalah masih ada praktik korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa, industri dan produk dalam negeri belum menguasai pasar, UMKM belum banyak berperan," ujar Febri.

Rapat tertutup itu dihadiri Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Kepala LKPP Agus Prabowo, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Sarah Sadiqa, Direktur Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan LKPP Sutan S Lubis, Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sekda Kota Semarang.

Selain itu, Sekda Provinsi Jawa Barat, Sekda Kota Bandung, Sekda Provinsi Sumatera Utara, Sekda Kota Medan, Sekda Provinsi Jawa Timur, Sekda Kota Surabaya, Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Sekda Kota Makassar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Isu Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Nasional
UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

Nasional
UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

Nasional
UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

Nasional
Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Nasional
Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Nasional
Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Nasional
Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Nasional
Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Nasional
Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Kinerja Dianggap Rendah, Wapres Disarankan Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Tinjau Vaksinasi Seniman, Mendikbud Nadiem Harap Sektor Seni Budaya Segera Bangkit

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Sidang Rizieq Shihab Dilanjutkan Kamis Depan, Jaksa Hadirkan 5 Saksi

Nasional
Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Kasus TPPU di MA, KPK Cegah Satu Orang ke Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X