Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon Kembali Sindir Sri Mulyani, Kali Ini soal Nilai Rupiah

Kompas.com - 05/03/2018, 11:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kali ini, Fadli menyindir mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu lantaran nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Fadli menilai, saat ini upaya pemerintah yang diwakili Kementerian Keuangan untuk memperkuat nilai tukar rupiah belum optimal. Padahal, saat ini sudah ada intervensi dari Bank Indonesia.

"UUD kita tak membolehkan rupiah kita floating. Suruh mereka (pemerintah) berpikir, kan menteri terbaik di seluruh dunia (Sri Mulyani). Bagaimana ini, memikirkan rupiah melemah. Ini persis dulu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Fadli pun merasa aneh karena Pemerintah Indonesia selalu bangga dengan pujian International Monetary Fund (IMF) atas kinerja ekonomi yang baik. Padahal, menurut Fadli, pujian IMF itu justru tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

(Baca juga: Mungkinkah Pelemahan Rupiah Berlanjut?)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, biasanya setelah dipuji IMF, perekonomian Indonesia malah mengalami krisis. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak larut dan merasa bangga dengan pujian IMF.

"Selalu, dipuji IMF habis itu krisis. Ini seperti menyiram bensin di atas api. IMF tak memberikan confident ke ekonomi kita. Untuk apa kita ikutan IMF lagi," ujar Fadli.

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI), Doddy Zulverdi menilai, turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) hingga mencapai Rp 13.800 telah berlebihan.

"Angka level sekarang ini tidak sesuai fundamental, dan harusnya bisa lebih kuat dan banyak variabel domestik," ujar Doddy saat konferensi pers di Kantor Pusat Bank Indonesia, Kamis (1/3/2018).

Doddy melihat, dari berbagai variabel domestik, seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, hingga pertumbuhan investasi, cukup terjaga. Sehingga sangat berlebihan jika nilai tukar rupiah mencapai Rp 13.800 per dollar AS.

(Baca: BI: Rupiah Tembus Rp 13.800 per Dollar AS, Berlebihan)

Dia menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS mulai terjadi sejak Bank Sentral AS atau The Fed melaksanakan rapat Federal Open Market Comittee (FOMC) beberapa waktu lalu.

"Sejak awal Februari sangat terasa dinamikanya, enggak lama setelah pertemuan The Fed di akhir Januari perkembangan pasar keuangan global di pasar saham dan obligasi bergerak dengan cepat," ucapnya.

Kompas TV Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah sempat mendekati Rp 13.800 per 1 dollar AS.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com