Projo: Hampir Semua Pimpinan Parpol Bertemu Jokowi di Istana

Kompas.com - 05/03/2018, 09:35 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri Rakernas III Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017) KOMPAS.com/IHSANUDDINPresiden Joko Widodo menghadiri Rakernas III Projo, di Jakarta, Senin (4/9/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan Jokowi, Projo, merespons rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang melaporkan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman karena bertemu elite Partai Solidaritas Indonesia dan membicarakan Pilpres 2019 di Istana Kepresidenan.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik di Istana Negara sama sekali tidak melanggar satu pun peraturan perundang-undangan.

"Loh, hampir semua pemimpin partai politik di republik ini pernah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Apa yang salah? Jadi ya biasa saja," ujar Budi melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018).

Arie mencatat, Presiden Jokowi pernah sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dengan sejumlah ketua umum partai politik di Indonesia. Sebut saja Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Istana Presiden merupakan tempat bagi Presiden menjalankan berbagai aktivitas, baik itu protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi ataupun informal. Jadi itu biasa saja," ujar Arie.

(Baca juga: Pengamat: Ketua PSI "Ember", se-Indonesia Jadi Tahu Jokowi Blunder)

Lagipula, Projo menilai, laporan itu salah alamat. Arie mengatakan, Ombudsman adalah lembaga untuk menampung semua pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara.

Sementara itu, Istana Presiden bukanlah termasuk dalam klausul tersebut. Pasalnya, Istana Presiden tidak mengadakan pelayanan publik sehari-hari selayaknya Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan sebagainya.

"Penggunaan fasilitas negara seperti Istana Presiden bagi kepentingan Presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman," ucap Arie.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman berpendapat, ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pertemuan Jokowi dengan PSI. Sebab, pertemuan tersebut diduga membahas pemenangan Pemilihan Presiden 2019 di Istana Kepresidenan.

Rencananya, laporan dugaan maldministrasi akan diserahkan ke Ombudsman pada Senin (5/3/2018) siang.

Adapun pertemuan Jokowi dan PSI yang dimaksud terjadi pada pada Kamis (1/3/2018) sore pukul 15.00 WIB di Istana. Para pengurus PSI yang datang ke Istana adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany.

Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan Pemilihan Legislatif hingga Pemilihan Presiden 2019. Salah satunya adalah strategi pemenangan Jokowi melalui media sosial.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, Setahun yang Lalu...

Mengenang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin, Setahun yang Lalu...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua MPR Minta Pemerintahan Tetap Fokus Hadapi Pandemi

Nasional
Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Demo 20 Oktober, Mahfud MD: Silakan, tapi Hati-hati Penyusup

Nasional
Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon Disajikan Makanan oleh Kajari Jaksel, Kejagung: Sesuai SOP

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Setahun Jokowi-Ma'ruf, 5.000 Mahasiswa dari BEM SI Diperkirakan Demo Lagi

Nasional
KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

KPK Dalami Peran Eks Dirut Percetakan Negara dalam Kasus E-KTP

Nasional
Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro dan Heru Hidayat Diperiksa Kejagung sebagai Saksi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Antisipasi Bencana Karena Musim Hujan, Perangkat Desa Diminta Manfaatkan Dana Desa

Nasional
Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Pemerintah Beli 100 Juta Dosis Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca untuk 2021

Nasional
Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Pengembangan Vaksin Merah Putih Tunggu Prototipe dari Lembaga Eijkman, Ditargetkan Awal 2021

Nasional
Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Periode Kedua Jokowi: Buzzer Dinilai Tak Lagi Efektif, Serangan ke Kebebasan Sipil Semakin Ganas

Nasional
Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Psikolog Sebut Lingkungan Terdekat Pasien Covid-19 Punya Tugas Bantu Edukasi ke Masyarakat

Nasional
Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Mahfud ke Polisi: Perlakukan Demonstran secara Humanis, Jangan Bawa Peluru Tajam!

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Pilkada di Tengah Pandemi, Bawaslu: Prinsipnya Terapkan Protokol Kesehatan dan Sanksi Pelanggar

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Kontras Catat 158 Pelanggaran Atas Kebebasan Sipil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X