Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo: Hampir Semua Pimpinan Parpol Bertemu Jokowi di Istana

Kompas.com - 05/03/2018, 09:35 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok relawan Jokowi, Projo, merespons rencana Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang melaporkan Presiden Joko Widodo ke Ombudsman karena bertemu elite Partai Solidaritas Indonesia dan membicarakan Pilpres 2019 di Istana Kepresidenan.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai bahwa pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai politik di Istana Negara sama sekali tidak melanggar satu pun peraturan perundang-undangan.

"Loh, hampir semua pemimpin partai politik di republik ini pernah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Apa yang salah? Jadi ya biasa saja," ujar Budi melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/3/2018).

Arie mencatat, Presiden Jokowi pernah sarapan pagi, makan siang, dan makan malam dengan sejumlah ketua umum partai politik di Indonesia. Sebut saja Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, bahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Istana Presiden merupakan tempat bagi Presiden menjalankan berbagai aktivitas, baik itu protokoler kenegaraan, termasuk menerima tamu yang bersifat resmi ataupun informal. Jadi itu biasa saja," ujar Arie.

(Baca juga: Pengamat: Ketua PSI "Ember", se-Indonesia Jadi Tahu Jokowi Blunder)

Lagipula, Projo menilai, laporan itu salah alamat. Arie mengatakan, Ombudsman adalah lembaga untuk menampung semua pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik oleh negara.

Sementara itu, Istana Presiden bukanlah termasuk dalam klausul tersebut. Pasalnya, Istana Presiden tidak mengadakan pelayanan publik sehari-hari selayaknya Kantor Kelurahan, Kantor Kecamatan, dan sebagainya.

"Penggunaan fasilitas negara seperti Istana Presiden bagi kepentingan Presiden untuk urusan resmi ataupun pribadi bukanlah domain aduan yang menjadi kewenangan Ombudsman," ucap Arie.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman berpendapat, ada pelanggaran atau maladministrasi dalam pertemuan Jokowi dengan PSI. Sebab, pertemuan tersebut diduga membahas pemenangan Pemilihan Presiden 2019 di Istana Kepresidenan.

Rencananya, laporan dugaan maldministrasi akan diserahkan ke Ombudsman pada Senin (5/3/2018) siang.

Adapun pertemuan Jokowi dan PSI yang dimaksud terjadi pada pada Kamis (1/3/2018) sore pukul 15.00 WIB di Istana. Para pengurus PSI yang datang ke Istana adalah Ketua Umum Grace Natalie, Sekjen Raja Juli Antoni, dan Ketua DPP Tsamara Amany.

Pertemuan itu berlangsung tertutup selama sekitar 90 menit. PSI pun mengakui bahwa pertemuan tersebut membicarakan Pemilihan Legislatif hingga Pemilihan Presiden 2019. Salah satunya adalah strategi pemenangan Jokowi melalui media sosial.

Kompas TV Sebelumnya, pertemuan Jokowi dan PSI dinilai tidak pas dan mendatangkan kecurigaan jelang pilpres 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com