Sikapi Kemenangan PBB, KPU Gelar Rapat Pleno Senin Ini

Kompas.com - 05/03/2018, 08:19 WIB
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI digedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2017).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umim ( KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, KPU akan menggelar rapat pleno untuk menentukan langkah selanjutnya terkait putusan Badan Pengawas Pemilu yang memenangkan Partai Bulan Bintang (PBB).

"Kami laksanakan. Plenonya Senin (5/3/2018). Posisi KPU melaksanakan putusan Bawaslu. Kami tunggu dokumen putusannya," kata Wahyu melalui pesan singkat, Minggu (4/3/2018) malam.

Dalam pleno tersebut, KPU akan mempelajari putusan Bawaslu yang menyatakan PBB sebagai peserta Pemilu 2019.

Hal senada disampaikan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari. Ia mengatakan, KPU baru bisa menentukan langkah selanjutnya menyikapi putusan Bawaslu semalam.

Dalam pleno, KPU juga akan membahas verifikasi yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan dan keputusan yang menyatakan PBB tidak memenuhi syarat oleh KPU Papua.

(Baca juga: Jalan Panjang PBB Menuju Pemilu 2019...)

Sebab, berdasarkan putusan Bawaslu semalam, salah satu argumen yang memenangkan PBB adalah adanya ketidakcermatan yang dilakukan KPU di daerah tersebut saat memverifikasi faktual partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu.

"Itu termasuk yang akan kami pertimbangkan. Karena kalau melihat apa yang dijadikan pertimbangan Bawaslu dalam putusannya, ada verifikasi di daerah tidak sesuai dengan yang ditentukan KPU," ujar Hasyim.

Dalam sidang adjudikasi kemarin, Bawaslu memutuskan PBB sah sebagai peserta Pemilu 2019.

"Memutuskan dalam eksepsi Termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan, membacakan putusan sidang.

Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

"Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta Pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat tiga hari sejak putusan ini dibacakan," ujar Abhan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X