Jalan Panjang PBB Menuju Pemilu 2019...

Kompas.com - 05/03/2018, 07:38 WIB
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra meluapkan kegembiraannya saat diputuskan sebagai peserta pemilu 2019 oleh Bawaslu Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra meluapkan kegembiraannya saat diputuskan sebagai peserta pemilu 2019 oleh Bawaslu
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) akhirnya dinyatakan sebagai peserta Pemilu 2019 oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), melalui sidang adjudikasi.

Dalam sidang tersebut, PBB menggugat Komisi Pemilihan Umum ( KPU) yang dinilai kurang cermat saat melakukan verifikasi.

Minggu (4/3/2018) malam, Bawaslu melalui putusannya membatalkan keputusan KPU yang menyatakan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.

"Memutuskan dalam eksepsi Termohon dalam pokok perkara, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan sidang, di Gedung Bawaslu, Jakarta.

(Baca: Bawaslu Nyatakan PBB Sah sebagai Peserta Pemilu 2019)

Putusan tersebut juga memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu 2019. Sebab, dalam keputusan tersebut KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

"Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat tiga hari sejak putusan ini dibacakan," ucap Abhan, membacakan putusan.

Dengan demikian dalam waktu tiga hari terhitung mulai Senin (5/3/2018) hingga Rabu (7/3/2018), KPU wajib menentukan langkah selanjutnya. KPU dapat memutuskan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau menerima putusan Bawaslu.

KPU mempelajari putusan

Sementara itu, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari enggan berkomentar banyak menghadapi putusan Bawaslu yang memenangkan PBB.

Hasyim mengatakan, KPU akan mempelajari terlebih dahulu putusan Bawaslu itu sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Sebab, keputusan harus diambil melalui rapat pleno KPU.

Menurut Hasyim, ini disebabkan sikap KPU merupakan kesepakatan secara lembaga, bukan personal.

Komisioner KPU Pramono Ubaid dan Hasyim Asyari saat pembacaan putusan sidang ajudikasi yang diselenggarakan Bawaslu atas gugatan Partai Bulan BintangKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Komisioner KPU Pramono Ubaid dan Hasyim Asyari saat pembacaan putusan sidang ajudikasi yang diselenggarakan Bawaslu atas gugatan Partai Bulan Bintang
Pada rapat pleno yang akan digelar hari ini (5/3/2018), selain mengkaji langkah hukum selanjutnya, KPU akan membahas teknis perlakuan terhadap PBB sebagai peserta Pemilu 2019, bila nantinya diputuskan tidak melanjutkan gugatan ke PTUN. Salah satunya, berkaitan dengan penentuan nomor urut PBB.

Selain itu, rapat pleno juga membahas sikap KPU terhadap KPU Manokwari Selatan terkait verifikasinya yang dinilai Bawaslu tidak cermat. Hasyim mengatakan, KPU akan mencermati kembali verifikasi yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan.

"Itu termasuk yang akan kami pertimbangkan. Karena kalau melihat apa yang dijadikan pertimbangan Bawaslu dalam putusannya, ada verifikasi di daerah tidak sesuai dengan yang ditentukan KPU," ujar Hasyim.

(Baca: KPU Pelajari Putusan Bawaslu yang Memenangkan PBB)

PBB berharap nomor urut 19

Di sisi lain Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra berharap KPU segera menjalankan putusan Bawaslu yang menyatakan partainya sebagai peserta Pemilu 2019.

Ia berharap partainya segera diberi nomor urut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dinyatakan sah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai peserta Pemilu 2019.

Diketahui, saat ini KPU telah mengeluarkan angka 1-18 sebagai nomor urut sebagai peserta pemilu, sehingga saat ini tersisa angka 19.

"Bawaslu mewajibkan (KPU) untuk melaksanakan keputusan ini dalam waktu tiga hari sejak dibacakan. Jadi harus ada keputusan yang baru yang mengatakan bahwa PBB ikut dalam Pemilu 2019 dan mudah-mudaahan dikasih nomor 19 juga," kata Yusril usai pembacaan putusan sidang adjudikasi di Gedung Bawaslu.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra ketika ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra ketika ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (23/2/2018).
Menurut Yusril, PBB memiliki sejarah yang panjang dengan angka 19. Pertama, saat ini PBB berusia 19 tahun. Selain itu, kantor firma hukum Yusril berada di lantai 19.

(Baca: Yusril Berharap PBB Segera Dapat Nomor Urut 19 pada Pemilu 2019)

Namun, tambah Yusril, partainya tetap akan memantai sikap KPU ke depan yang memungkinkan menggugat putusan Bawaslu tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

"Kami tunggu saja apa yang dilakukan KPU dalam tiga hari ini. Kami mempersiapkan seperti biasa, mempersiapkan banding-banding dan prosedur persiapannya," kata Yusril.

"Kami tunggu beberapa hari ini. Apakah mereka akan mengajukan banding lagi ke PT TUN, kita lihat perkembangannya," ucap dia.

Yusril cawapres

PBB pun telah menyiapkan sejumlah target di Pemilu 2019. Untuk capaian suara, partai itu menargetkan 5 persen. Sedangkan untuk pencapresan, mereka optimistis bisa mengusung Yusril sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Hal itu disampaikan Sekjen PBB Afriansyah Fery Noer seusai putusan sidang adjudikasi yang diselenggarakan Bawaslu.

"Mungkin bisa saja kita sodorkan beliau jadi wakil, bisa saja jadi wakilnya Pak Jokowi, tidak tertutup kemungkinan," kata Afriansyah di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Ia mengatakan ihwal pencapresan, PBB masih akan menggodoknya karena itu tidak menutup semua kemungkinan, termasuk memasangkan Yusril dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sementara itu untuk pemilu legislatif, PBB menargetkan 5 persen. Angka ini 1 persen lebih besar daripada parliamentary threshold atau ambang batas parlemen yang sebesar 4 persen.

"Tidak ke kubu Prabowo saja. Mungkin ke Jokowi, mungkin ke yang lain. Kira-kira bulan April keputusannya," kata Afriansyah.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X