Kompas.com - 04/03/2018, 21:49 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Graha Gus Dur, Jakarta, Senin (29/1/2018). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Graha Gus Dur, Jakarta, Senin (29/1/2018).

MAGELANG, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan masih menunggu ajakan dari koalisi partai pendukung pemerintah untuk membahas bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2019.

Belakangan nama Muhaimin Iskandar, atau akrab dipanggil Cak Imin, digadang-gadang oleh PKB untuk maju pada kontestasi Pilpres 2019.

"Saya mengalir saja, menunggu dan terus bersama-sama koalisi pemerintah. Ada janjian akan membicarakan calon wakil presiden bagi pendukung pemerintah Jokowi," ucap Muhaimin di Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (4/3/2018).

Kendati demikian, Muhaimin mengklaim sudah banyak dukungan yang mengalir kepadanya agar maju sebagai cawapres. Dukungan itu berasal dari berbagai kalangan secara sukarela.

"Dukungan dari semua tokoh dan segmentasi masyarakat berbeda-beda. Di luar Jawa banyak pimpinan adat, di Jawa ada ulama, seniman, budayawan, relawan, nelayan. Sangat banyak relawan yang tumbuh secara mandiri tanpa saya minta," ujar dia.

(Baca juga: Muhaimin Iskandar: Dukungan Menjadi Cawapres Jokowi Menguat)

Selain itu, Muhaimin juga menyatakan bahwa dukungan dari para kiai sudah kompak. Dia mengaku kerap diundang di berbagai forum, baik resmi maupun pertemuan pesantren

"Kalau untuk kiai, insya Allah kompak. Saya sudah diundang di berbagai forum, baik itu resmi NU maupun forum pesantren maupun pertemuan-pertemuan kiai yang memandatkan (saya) maju sebagai wakil presiden," kata Muhaimin.

Hanya saja, Muhaimin mengaku belum berpikir untuk menjalin koalisi dengan partai politik tertentu untuk memuluskan pencalonan ini. Meskipun, menurut dia, ajakan atau komunikasi sudah banyak yang datang dari partai lain.

"Memang teman-teman dari partai lain terus ajak komunikasi, tapi saya sampaikan supaya saling mendoakan dulu. Kami akan bersama-sama menuntaskan pemerintahan saat ini," kata Muhaimin.

Kompas TV Dukungan ini berasal dari elemen masyarakat yang berada di bawah naungan Forum Nahdliyin Bersatu atau FNB.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Siapa yang Diuntungkan dari Penandatanganan Kesepakatan FIR Jakarta – Singapura?

Nasional
Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Manuver Cak Imin di Jawa Timur Gagal Pikat PBNU

Nasional
Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Melihat Lonjakan Kasus Covid-19, Kasus Positif Tembus 7.010 Kemarin

Nasional
Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Gus Yahya Tegaskan NU Dilarang Berpolitik Praktis, Pengurus yang Dukung Bakal Capres Ditegur

Nasional
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi, Kembali Masuk Penjara

Nasional
Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Menyoal Pengambilalihan Ruang Udara Strategis RI dari Singapura yang Belum Berakhir

Nasional
Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.