Kompas.com - 04/03/2018, 19:24 WIB
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menunggu dimulainya pembacaan sidang ajudikasi partainya dengan KPU di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018). Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menunggu dimulainya pembacaan sidang ajudikasi partainya dengan KPU di Gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (4/3/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra optimistis menghadapi putusan sidang ajudikasi antara partainya dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan dibacakan Minggu (4/3/2018) malam ini.

Hal itu disampaikan Yusril sebelum memasuki ruang sidang di Gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jakarta.

"Kalau kami dikalahkan, kami yang akan membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Jadi kalau saya siap saja. Andaikata harus melawan lagi ke PTTUN, saya akan melawan," kata Yusril.

Ia berharap gugatannya bisa dimenangkan Bawaslu, sehingga PBB bisa mengikuti Pemilu 2019. Namun, ia pernah memiliki pengalaman yang tidak mengenakan saat Pemilu 2014.

Saat itu, kata Yusril, PBB juga tidak diloloskan oleh Bawaslu dalam sidang ajudikasi dengan KPU. Menurut Yusril, saat itu bukti yang disampaikan PBB atas tudingan KPU sudah kuat, namun Bawaslu tidak memenangkan partainya.

(Baca juga: KPU Akan Tindaklanjuti Putusan Bawaslu jika Gugatan PBB Dikabulkan)

Yusril pun mengatakan, jika PBB dimenangkan malam ini oleh Bawaslu, maka dirinya siap jika harus menghadapi gugatan kembali KPU di PTTUN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sudah saya katakan sejak awal sampai kapan pun kami lawan dan kami hadapi KPU. Tapi kalau ini berhasil malam ini, ya Alhamdulillah. Kalau tidak, ya kami akan terus melakukan perlawanan ke PTTUN," kata Yusril.

Sebelumnya, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

Alasannya, PBB dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat.

PBB akhirnya melayangkan gugatan kepada Bawaslu RI pada 19 Februari 2018 lalu. Sidang mediasi antara PBB dengan KPU RI juga telah digelar namun tak menemukan titik temu.

Alhasil, sengketa tersebut harus berlanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu RI. Agenda sidang yang berlangsung hari ini mendengarkan keterangan ahli dari Pemohon.

PBB sendiri meminta Bawaslu RI membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019 dan diloloskan oleh Bawaslu RI menjadi peserta pemilu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Target Testing 400.000 Per Hari Belum TerCapai, Ini Kata Kemenkes

Target Testing 400.000 Per Hari Belum TerCapai, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Di Depan Anggota DPRD Jambi, Firli Bahuri Bicara soal Kesejahteraan Umum

Nasional
Oktober, Warga Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa Pedulilindungi

Oktober, Warga Tak Punya Smartphone Bisa Naik Pesawat atau KA Tanpa Pedulilindungi

Nasional
Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Hari Ini, Jokowi Dijadwalkan Tanam Mangrove Bersama Warga Riau dan Kepri

Nasional
Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Jubir Presiden: RI Salah Satu Negara Terbaik Tangani Covid-19

Nasional
Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Ini Hasil Evaluasi PPKM 21-27 September dari Pemerintah

Nasional
UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

UPDATE: 4.209.403 Kasus Covid-19 dan Klaim Kondisi Membaik

Nasional
Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Menanti Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia 'Silver' untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Risma Kerahkan Tim Kumpulkan Manusia "Silver" untuk Dibekali Keterampilan Kerja

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Pemerintah Diminta Tak Gegabah Izinkan Kegiatan Berskala Besar

Nasional
Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Merosotnya Kepercayaan Publik pada KPK...

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Yang Perlu Diketahui soal Varian Baru Covid-19 Bernama R.1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

[POPULER NASIONAL] Varian Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 1.040 Kasus | Jokowi Ajak Masyarakat Sambut Pandemi Jadi Endemi

Nasional
Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Kepuasan atas Kinerja Jokowi Turun, Stafsus Mensesneg:Tak Begitu Jauh dengan Perhitungan Kami

Nasional
Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Wakil Kasatreskrim Polrestabes Semarang Kenalkan Stepanus Robin ke Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.