Perindo Klaim Bebas Mahar Politik dalam Memberikan Dukungan - Kompas.com

Perindo Klaim Bebas Mahar Politik dalam Memberikan Dukungan

Kompas.com - 04/03/2018, 08:39 WIB
Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo menunjukkan nomor urut 9 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo menunjukkan nomor urut 9 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan bahwa Partai Perindo tidak akan meminta mahar politik dalam proses memberikan dukungan.

Hal itu disampaikan Rofiq di acara diskusi publik "Menciptakan Politik Bersih Tanpa Mahar Untuk Indonesia Sejahtera", yang diselenggarakan Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo), di Gedung Joang 45, Meteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).

"Perindo membebaskan transaksi, tidak ada mahar, tidak memungut biaya apapun dalam proses dukung mendukung," kata Rofiq.

Kedua dari kiri: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ahmad Rofiq dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDIN Kedua dari kiri: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ahmad Rofiq dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Dia mengatakan, partainya ingin terlibat dalam mengatasi korupsi yang disebabkan adanya mahar politik.

Mahar politik, lanjut Rofiq, membuat partai memilih mendukung kader bukan berdasarkan kompetensi tetapi berdasarkan uang.

(Baca juga: Tepi: Upaya Pemberian Sanksi di Kasus Mahar Politik Kerap Gagal)

Buntutnya, kader parpol itu, setelah menjadi kepala daerah, menggunakan kekuasaannya untuk menjadi kaya raya.

"Banyak kasus seperti itu. Mutu kepemimpinannya jangan berharap lebih besar. Malah mungkin yang bisa kita lihat hari ini, sedikit punya harapan terkait keikhlasan para pemimpin itu, untuk bisa berbuat maksimal untuk bangsa ini," ujar Rofiq.

Dia mengatakan, demi menyejahterakan bangsa, partai politik punya peranan strategis dalam meminimalisir korupsi.

"Jika parpol menutup pintu terkait transaksi politik, apapun itu, maka parpol berkontribusi menutup pintu korupsi, meminimalisir," ujar Rofiq.


Komentar
Close Ads X