Perindo Klaim Bebas Mahar Politik dalam Memberikan Dukungan

Kompas.com - 04/03/2018, 08:39 WIB
Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo menunjukkan nomor urut 9 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo menunjukkan nomor urut 9 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan bahwa Partai Perindo tidak akan meminta mahar politik dalam proses memberikan dukungan.

Hal itu disampaikan Rofiq di acara diskusi publik "Menciptakan Politik Bersih Tanpa Mahar Untuk Indonesia Sejahtera", yang diselenggarakan Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo), di Gedung Joang 45, Meteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).

"Perindo membebaskan transaksi, tidak ada mahar, tidak memungut biaya apapun dalam proses dukung mendukung," kata Rofiq.

Kedua dari kiri: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ahmad Rofiq dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDIN Kedua dari kiri: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ahmad Rofiq dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Dia mengatakan, partainya ingin terlibat dalam mengatasi korupsi yang disebabkan adanya mahar politik.

Mahar politik, lanjut Rofiq, membuat partai memilih mendukung kader bukan berdasarkan kompetensi tetapi berdasarkan uang.

(Baca juga: Tepi: Upaya Pemberian Sanksi di Kasus Mahar Politik Kerap Gagal)

Buntutnya, kader parpol itu, setelah menjadi kepala daerah, menggunakan kekuasaannya untuk menjadi kaya raya.

"Banyak kasus seperti itu. Mutu kepemimpinannya jangan berharap lebih besar. Malah mungkin yang bisa kita lihat hari ini, sedikit punya harapan terkait keikhlasan para pemimpin itu, untuk bisa berbuat maksimal untuk bangsa ini," ujar Rofiq.

Dia mengatakan, demi menyejahterakan bangsa, partai politik punya peranan strategis dalam meminimalisir korupsi.

"Jika parpol menutup pintu terkait transaksi politik, apapun itu, maka parpol berkontribusi menutup pintu korupsi, meminimalisir," ujar Rofiq.



Terkini Lainnya

Disebut Ajarkan Berbuat Curang, TKN Duga Saksi Prabowo-Sandi Salah Paham

Disebut Ajarkan Berbuat Curang, TKN Duga Saksi Prabowo-Sandi Salah Paham

Nasional
Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Ini Nama 9 Perwira Tinggi Polri yang Daftar Seleksi Capim KPK

Nasional
KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional

Close Ads X