Perindo Klaim Bebas Mahar Politik dalam Memberikan Dukungan - Kompas.com

Perindo Klaim Bebas Mahar Politik dalam Memberikan Dukungan

Kompas.com - 04/03/2018, 08:39 WIB
Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo menunjukkan nomor urut 9 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO Ketua Umum Perindo Harry Tanoesoedibjo menunjukkan nomor urut 9 saat Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). Empatbelas partai politik (parpol) nasional dan empat partai politik lokal Aceh lolos verifikasi faktual untuk mengikuti Pemilu 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan bahwa Partai Perindo tidak akan meminta mahar politik dalam proses memberikan dukungan.

Hal itu disampaikan Rofiq di acara diskusi publik "Menciptakan Politik Bersih Tanpa Mahar Untuk Indonesia Sejahtera", yang diselenggarakan Gerakan Kasih Indonesia (Gerkindo), di Gedung Joang 45, Meteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3/2018).

"Perindo membebaskan transaksi, tidak ada mahar, tidak memungut biaya apapun dalam proses dukung mendukung," kata Rofiq.

Kedua dari kiri: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ahmad Rofiq dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDIN Kedua dari kiri: Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Perindo Ahmad Rofiq dalam diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2017).

Dia mengatakan, partainya ingin terlibat dalam mengatasi korupsi yang disebabkan adanya mahar politik.

Mahar politik, lanjut Rofiq, membuat partai memilih mendukung kader bukan berdasarkan kompetensi tetapi berdasarkan uang.

(Baca juga: Tepi: Upaya Pemberian Sanksi di Kasus Mahar Politik Kerap Gagal)

Buntutnya, kader parpol itu, setelah menjadi kepala daerah, menggunakan kekuasaannya untuk menjadi kaya raya.

"Banyak kasus seperti itu. Mutu kepemimpinannya jangan berharap lebih besar. Malah mungkin yang bisa kita lihat hari ini, sedikit punya harapan terkait keikhlasan para pemimpin itu, untuk bisa berbuat maksimal untuk bangsa ini," ujar Rofiq.

Dia mengatakan, demi menyejahterakan bangsa, partai politik punya peranan strategis dalam meminimalisir korupsi.

"Jika parpol menutup pintu terkait transaksi politik, apapun itu, maka parpol berkontribusi menutup pintu korupsi, meminimalisir," ujar Rofiq.

Kompas TV Bawaslu masih menyelidiki dugaan mahar politik di empat daerah. Yakni Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Cirebon dan Batu Bara.


Komentar

Terkini Lainnya

Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka

Mengenal Abah Rasyid, Peredam Konflik dan Perekat Umat Beragama di Tanah Sikka

Nasional
Masih Perlukah Psikotest?

Masih Perlukah Psikotest?

Edukasi
Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Peran Masyarakat Sipil dalam Kontra Radikalisme Harus Diperkuat

Nasional
Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Internasional
Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Megapolitan
5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

Megapolitan
Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Megapolitan
Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Regional
Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Megapolitan
Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Nasional
Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Internasional
'Megapolitan' Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

"Megapolitan" Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

Regional
Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Nasional
Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Regional
Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Nasional

Close Ads X