Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terpilih di Pileg 2019, PSI Wajibkan Calegnya Lapor Kinerja ke Medsos

Kompas.com - 03/03/2018, 07:25 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menegaskan bahwa partainya selalu mengutamakan transparansi dan profesionalitas dalam bekerja. Langkah itu juga akan diterapkan jika calon legislatif yang diusung oleh PSI berhasil terpilih.

Grace ingin masyarakat bisa memantau kinerja caleg PSI terpilih dengan memanfaatkan media sosial.

"Kami ingin bangun apllikasi teknologi untuk pelayanan publik. Idenya PSI, kita ingin agar semua anggota dewan PSI nantinya DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1, tingkat 2 itu setiap hari mereka harus melaporkan pekerjaannya setiap hari via media sosial," ujar Grace di DPP PSI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Grace mengatakan, aplikasi yang dibuat akan mirip dengan aplikasi Qlue yang sering digunakan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam menyelesaikan aduan warga. PSI telah bekerjasama dengan sang perancang Qlue, Rama Raditya untuk menciptakan aplikasi tersebut.

Baca juga : 90 Menit, Jokowi Bahas Strategi Pemenangan Pilpres 2019 dengan PSI

"Intinya mereka harus update, upload dia rapat apa, kalau ada kunjungan kenapa perlu, ketemu siapa, apa yang didapatkan. Kalau misalnya dia membahas undang-undang misalnya, posisinya dia apa, semua tau dari awal," ujarnya.

Melalui aplikasi tersebut, PSI dan konstituen bisa segera mengetahui potensi inkonsistensi kinerja caleg. Grace juga menegaskan bahwa aplikasi ini tidak akan disalahgunakan oleh internal partai.

"Siapapun mau ketua umum, sekjen, enggak akan bisa mengotak atik, masyarakat yang jadi pengawal," ujarnya.

Baca juga : PSI, Grace Natalie, dan Citra Partai Anak Muda

Grace menjelaskan bahwa transparansi dan profesionalitas juga telah digunakan dalam proses perekrutan calon legislatif. Ia menilai, selama ini partai-partai lama melakukan proses rekrutmen tanpa sepengetahuan publik, sehingga berpotensi membahayakan konstituennya.

"Kalau sudah internal, enggak kompeten dipaksa buat jadi wakil rakyat gimana? Dan mereka membuat undang-undang yang berefek ke masyarakat indonesia, itu yang jadi masalah," katanya.

Oleh karena itu, Grace bersama PSI mendobrak perekrutan dengan mekanisme profesional dan transparan agar publik bisa senang karena ikut mengawasi kinerja caleg pilihannya.

Kompas TV Namun Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, menegaskan nama Sunny sudah ada di struktur kepengurusan PSI sejak lama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com