Bukan Hasil Pleno, Keputusan KPU Manokwari Selatan atas PBB Dianggap Tak Sah

Kompas.com - 02/03/2018, 22:01 WIB
Saksi ahli Partai Bulan Bintang (PBB), Zainal Arifin Hoesein ketika memberikan keterangan dalam sidang adjudikasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRSaksi ahli Partai Bulan Bintang (PBB), Zainal Arifin Hoesein ketika memberikan keterangan dalam sidang adjudikasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).
Penulis Moh. Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari Selatan yang menyatakan Partai Bulan Bintang (PBB) tidak memenuhi syarat (TMS) verifikasi partai politik dianggap tidak sah.

Alasannya, keputusan tersebut tak ditempuh melalui mekanisme rapat pleno, melainkan oleh salah satu anggota KPU Papua Barat tanpa melalui mekanisme pleno.

"Perubahan sekecil apa pun harus melalui rapat pleno. Tak mungkin putusan rapat pleno dianulir oleh salah satu anggota KPU," ujar saksi ahli PBB, Zainal Arifin Hoesein dalam sidang adjudikasi di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

"Kalau seorang memutuskan sendiri tanpa rapat pleno maka itu tidak sah," kata Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu.

Zainal juga mengatakan, apa yang disampaikan Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana dalam pleno bahwa PBB memenuhi syarat (MS) haruslah yang digunakan sebagai legitimasi penetapan rekapitulasi hasil verifikasi.

Artinya, partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra tersebut seharusnya tetap dianggap memenuhi syarat dan bukan sebaliknya justru ditetapkan TMS seperti yang tercantum dalam lampiran berita acara yang diterima PBB pasca-pleno.

"Pembacaan keputusan adalah agenda rapat pleno. Apa yang diucapkan ketua mewakili anggotanya itulah keputusannya. Yang diucapkan dalam rapat pleno yang berlaku," kata Zainal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga: Soal Hasil Verifikasi PBB di Manokwari Selatan, KPU Akui Kekeliruan Administratif)

Anggota KPU Papua Barat, Jotam Senis sebelumnya mengaku bahwa dirinya yang meminta Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham Ramandey untuk mengubah status hasil verifikasi PBB di Kabupaten Manokwari Selatan.

Awalnya hasil verifikasi PBB dalam berita acara KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah belum memenuhi syarat (BMS). Karena itu, sebelum rapat pleno pembacaan hasil verifikasi dimulai, ia meminta agar Abraham dalam pleno melaporkan PBB tidak memenuhi syarat (TMS). Abraham pun mengikutinya.

Namun, di akhir pleno, Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana justru menyampaikan hal sebaliknya yang menyatakan bahwa PBB memenuhi syarat (MS). Selang sehari kemudian, lampiran berita acara yang diterima PBB berubah, isinya PBB TMS.

Akhirnya PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat verifikasi parpol calon peserta Pemilu mendatang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

PBB dianggap KPU RI tidak memenuhi syarat verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakibatkan tidak memenuhi syarat verifikasi di Provinsi Papua Barat.

PBB akhirnya melayangkan gugatan kepada Bawaslu RI pada 19 Februari 2018 lalu. Sidang mediasi antara PBB dengan KPU RI juga telah digelar namun tak menemukan titik temu, sehingga berlanjut ke sidang adjudikasi Bawaslu RI.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.