Laporkan Penyebar Hoaks, Kuasa Hukum Prabowo Minta Polisi Tak Tebang Pilih

Kompas.com - 02/03/2018, 18:50 WIB
Perwakilan dari ACTA atas nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan hoaks di media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPerwakilan dari ACTA atas nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan hoaks di media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra, melalui tim kuasa hukumnya, melaporkan sejumlah akun di media sosial ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut atas nama Dahlan Pido, salah satu penerima kuasa dari Prabowo. Adapun nomor Laporan Polisi yang dikeluarkan yakni LP/302/III/2018/Bareskrim.

Sekretaris Dewan Pembina ACTA Sahid Bahri mengatakan, sejumlah akun yang dilaporkan diduga menyebarkan hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap Prabowo.

"Terjadi tindak pidana fitnah terhadap Prabowo yang berupa berita hoaks yang di mana disebutkan makan siang dengan admin MCA. Kami tegaskan itu tidak benar," ujar Sahid di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Sahid mengatakan, kabar tersebut merupakan berita bohong yang sangat berlebihan. Salah satu akun yang dilaporkan yakni akun Instagram @beritatemanpintar.

(Baca juga: Penjelasan Fadli Zon Soal Foto Hoaks Prabowo dengan Anggota Muslim Cyber Army)

 

Akun tersebut mengunggah gambar Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sedang makan bersama seorang laki-laki. Di foto tersebut dituliskan bahwa laki-laki itu adalah admin MCA.

Beserta foto itu, pemilik akun menulis "BIARKAN FOTO INI YANG BERBICARA. WOW PANTESAN NYINYIR KE PRESIDEN TENTANG MCA. ADA APA DENGANMU? #MIRIS #MIKIRKERAS".

Selain itu, ada beberapa akun lain yang turut dilaporkan. Sahid meminta polisi menindaklanjuti laporan mereka secara profesional. Ia juga meminta agar Polri tak tebang pilih dalam penanganan perkara.

"Penyebaran fitnah ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," kata Sahid.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman menegaskan jangan sampai ada pihak yang kebal hukum.

(Baca juga: Fadli Zon Laporkan Ananda Sukarlan dan Beberapa Akun Lain ke Polisi)

Menurut dia, konten yang diunggah akun-akun tersebut sangat kental muatan politis. Foto-foto itu dianggap mendiskreditkan Prabowo dan para pendukungnya.

"Karena itu kami ingin semua ini segera diproses. Kami berharap polisi bisa menyeret siapa dalang dari persoalan ini dan siapa yang membiayai ini," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Fadli Zon juga melaporkan beberapa akun di media sosial atas foto-foto yang beredar itu.

Salah satunya yakni pianis Ananda Sukarlan yang mengajak warganet beramai-ramai memviralkan foto tersebut.

"Nah loh, ini kayaknya butuh diRT 58 x 100 kali deh. Biar 58% itu liat," kata Ananda melalui akun Twitter pribadinya, Kamis (1/3/2018).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X