Laporkan Penyebar Hoaks, Kuasa Hukum Prabowo Minta Polisi Tak Tebang Pilih

Kompas.com - 02/03/2018, 18:50 WIB
Perwakilan dari ACTA atas nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan hoaks di media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPerwakilan dari ACTA atas nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan hoaks di media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra, melalui tim kuasa hukumnya, melaporkan sejumlah akun di media sosial ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut atas nama Dahlan Pido, salah satu penerima kuasa dari Prabowo. Adapun nomor Laporan Polisi yang dikeluarkan yakni LP/302/III/2018/Bareskrim.

Sekretaris Dewan Pembina ACTA Sahid Bahri mengatakan, sejumlah akun yang dilaporkan diduga menyebarkan hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap Prabowo.

"Terjadi tindak pidana fitnah terhadap Prabowo yang berupa berita hoaks yang di mana disebutkan makan siang dengan admin MCA. Kami tegaskan itu tidak benar," ujar Sahid di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Sahid mengatakan, kabar tersebut merupakan berita bohong yang sangat berlebihan. Salah satu akun yang dilaporkan yakni akun Instagram @beritatemanpintar.

(Baca juga: Penjelasan Fadli Zon Soal Foto Hoaks Prabowo dengan Anggota Muslim Cyber Army)

 

Akun tersebut mengunggah gambar Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sedang makan bersama seorang laki-laki. Di foto tersebut dituliskan bahwa laki-laki itu adalah admin MCA.

Beserta foto itu, pemilik akun menulis "BIARKAN FOTO INI YANG BERBICARA. WOW PANTESAN NYINYIR KE PRESIDEN TENTANG MCA. ADA APA DENGANMU? #MIRIS #MIKIRKERAS".

Selain itu, ada beberapa akun lain yang turut dilaporkan. Sahid meminta polisi menindaklanjuti laporan mereka secara profesional. Ia juga meminta agar Polri tak tebang pilih dalam penanganan perkara.

"Penyebaran fitnah ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," kata Sahid.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman menegaskan jangan sampai ada pihak yang kebal hukum.

(Baca juga: Fadli Zon Laporkan Ananda Sukarlan dan Beberapa Akun Lain ke Polisi)

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Jadi Pengacara Bambang Trihatmodjo, Busyro Muqoddas: Itu Bukan Kasus Korupsi, tapi TUN

Nasional
KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

KontraS Kecam Pengangkatan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Hanya Pecinta Sejati yang Mampu Bertahan

Nasional
Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Cerita Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Dikejar Suster karena Takut Tes Swab

Nasional
Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X