Laporkan Penyebar Hoaks, Kuasa Hukum Prabowo Minta Polisi Tak Tebang Pilih

Kompas.com - 02/03/2018, 18:50 WIB
Perwakilan dari ACTA atas nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan hoaks di media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAPerwakilan dari ACTA atas nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melaporkan sejumlah akun yang menyebarkan hoaks di media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra, melalui tim kuasa hukumnya, melaporkan sejumlah akun di media sosial ke Bareskrim Polri.

Laporan tersebut atas nama Dahlan Pido, salah satu penerima kuasa dari Prabowo. Adapun nomor Laporan Polisi yang dikeluarkan yakni LP/302/III/2018/Bareskrim.

Sekretaris Dewan Pembina ACTA Sahid Bahri mengatakan, sejumlah akun yang dilaporkan diduga menyebarkan hoaks, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap Prabowo.

"Terjadi tindak pidana fitnah terhadap Prabowo yang berupa berita hoaks yang di mana disebutkan makan siang dengan admin MCA. Kami tegaskan itu tidak benar," ujar Sahid di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Sahid mengatakan, kabar tersebut merupakan berita bohong yang sangat berlebihan. Salah satu akun yang dilaporkan yakni akun Instagram @beritatemanpintar.

(Baca juga: Penjelasan Fadli Zon Soal Foto Hoaks Prabowo dengan Anggota Muslim Cyber Army)

 

Akun tersebut mengunggah gambar Prabowo dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon sedang makan bersama seorang laki-laki. Di foto tersebut dituliskan bahwa laki-laki itu adalah admin MCA.

Beserta foto itu, pemilik akun menulis "BIARKAN FOTO INI YANG BERBICARA. WOW PANTESAN NYINYIR KE PRESIDEN TENTANG MCA. ADA APA DENGANMU? #MIRIS #MIKIRKERAS".

Selain itu, ada beberapa akun lain yang turut dilaporkan. Sahid meminta polisi menindaklanjuti laporan mereka secara profesional. Ia juga meminta agar Polri tak tebang pilih dalam penanganan perkara.

"Penyebaran fitnah ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," kata Sahid.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina ACTA Habiburokhman menegaskan jangan sampai ada pihak yang kebal hukum.

(Baca juga: Fadli Zon Laporkan Ananda Sukarlan dan Beberapa Akun Lain ke Polisi)

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X