Kompas.com - 02/03/2018, 18:23 WIB
Dua petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) menunjukkan barang bukti uang yang diamankan dari operasi tangkap tangan (OTT) Nganjuk, di Jakarta, Kamis (26/10). KPK menetapkan lima orang tersangka, termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, serta menyita barang bukti uang sebesar Rp298 juta yang diduga merupakan uang suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/kye/17 Akbar Nugroho GumayDua petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) menunjukkan barang bukti uang yang diamankan dari operasi tangkap tangan (OTT) Nganjuk, di Jakarta, Kamis (26/10). KPK menetapkan lima orang tersangka, termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, serta menyita barang bukti uang sebesar Rp298 juta yang diduga merupakan uang suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik jual beli jabatan masih terjadi di lingkungan pemerintahan. Kejadian terbaru yaitu pada kasus suap Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Nyono disuap agar menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengatakan, cara mencegah praktik semacam ini yakni dengan membangun sistem seleksi jabatan yang terbuka.

"Kita bangun sistemnya. Proses seleksi juga untuk mengisi jabatan itu harus dilakukan secara terbuka," kata Tasdik, usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto KOMPAS.com/FAKHRI Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto

KASN, lanjut dia, punya peran mengawasi, membina, dan juga membangun sistem tersebut. Kalau memang praktik jual beli masih terjadi, pihaknya mengatakan akan mengambil keputusan tegas.

(Baca juga: Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, KPK Periksa Silang Dua Tersangka)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ya, sepanjang ada bukti-bukti yang cukup terkait adanya jual beli jabatan, saya rasa enggak ada masalah, kita akan mengambil sikap yang jelas, sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Tasdik.

"Ini yang sedang kita upayakan ke depan supaya praktik-praktik semacam itu harus kita cegah. Ini yang sedang kita lakukan," tambah Tasdik.

Dalam pertemuan dengan KPK, KASN dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sepakat memperbaiki sistem. Agar praktik semacam ini dapat dicegah.

"Dari sistem regulasinya juga harus kita perbaharui supaya lebih fair," ujar Tasdik.

Kendala mencegah praktik semacam ini menurut dia karena merit sistem yang belum dibangun secara konsisten.

"Inilah faktor mendasarnya. Sehingga kami harus bekerja keras untuk membangun sistem ini," ujar Tasdik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X