Soal Jual Beli Jabatan Masih Terjadi, Ini Kata Komisioner KASN

Kompas.com - 02/03/2018, 18:23 WIB
Dua petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) menunjukkan barang bukti uang yang diamankan dari operasi tangkap tangan (OTT) Nganjuk, di Jakarta, Kamis (26/10). KPK menetapkan lima orang tersangka, termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, serta menyita barang bukti uang sebesar Rp298 juta yang diduga merupakan uang suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/kye/17 Akbar Nugroho GumayDua petugas disaksikan Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) menunjukkan barang bukti uang yang diamankan dari operasi tangkap tangan (OTT) Nganjuk, di Jakarta, Kamis (26/10). KPK menetapkan lima orang tersangka, termasuk Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, serta menyita barang bukti uang sebesar Rp298 juta yang diduga merupakan uang suap jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/kye/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik jual beli jabatan masih terjadi di lingkungan pemerintahan. Kejadian terbaru yaitu pada kasus suap Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang kepada Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko.

Nyono disuap agar menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Tasdik Kinanto mengatakan, cara mencegah praktik semacam ini yakni dengan membangun sistem seleksi jabatan yang terbuka.

"Kita bangun sistemnya. Proses seleksi juga untuk mengisi jabatan itu harus dilakukan secara terbuka," kata Tasdik, usai pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto KOMPAS.com/FAKHRI Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Tasdik Kinanto

KASN, lanjut dia, punya peran mengawasi, membina, dan juga membangun sistem tersebut. Kalau memang praktik jual beli masih terjadi, pihaknya mengatakan akan mengambil keputusan tegas.

(Baca juga: Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, KPK Periksa Silang Dua Tersangka)

"Ya, sepanjang ada bukti-bukti yang cukup terkait adanya jual beli jabatan, saya rasa enggak ada masalah, kita akan mengambil sikap yang jelas, sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Tasdik.

"Ini yang sedang kita upayakan ke depan supaya praktik-praktik semacam itu harus kita cegah. Ini yang sedang kita lakukan," tambah Tasdik.

Dalam pertemuan dengan KPK, KASN dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sepakat memperbaiki sistem. Agar praktik semacam ini dapat dicegah.

"Dari sistem regulasinya juga harus kita perbaharui supaya lebih fair," ujar Tasdik.

Kendala mencegah praktik semacam ini menurut dia karena merit sistem yang belum dibangun secara konsisten.

"Inilah faktor mendasarnya. Sehingga kami harus bekerja keras untuk membangun sistem ini," ujar Tasdik.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Angka Kepercayaan Publik yang Menurun Jadi Pelecut Bagi KPK

Nasional
Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X