Wali Kota Tangsel Airin Temui Deputi Bidang Pencegahan KPK

Kompas.com - 02/03/2018, 15:11 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/3/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusWali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/3/2018).

Kepada para wartawan, Airin mengaku hendak bertemu dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

"Mau ketemu Pak Pahala, nanti ya," kata Airin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi mengatakan, agenda kedatangan Airin dalam rangka diskusi dengan Bidang Pencegahan KPK dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Ada pertemuan dengan Bidang Pencegahan KPK dan KASN," kata Febri.

Hal yang hendak didiskusikan yakni mengenai pola pengisian jabatan dan mekanisme pemberhentian aparatur sipil negara (ASN).

Airin datang ke pertemuan itu dalam status sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Sebelumnya, Airin selaku pimpinan APEKSI pernah mendatangi KPK, pada Kamis (18/1/2018).

Dalam pertemuan dengan KPK saat itu, Airin menyatakan, salah satunya membahas mengenai pencegahan korupsi dan juga penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Tadi persoalannya lebih ke pencegahan (korupsi), penguatan APIP," katanya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

UPDATE 10 April: 5.041.654 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 9.927.110 Dosis Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X