Wali Kota Tangsel Airin Temui Deputi Bidang Pencegahan KPK

Kompas.com - 02/03/2018, 15:11 WIB
Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/3/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusWali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (2/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jumat (2/3/2018).

Kepada para wartawan, Airin mengaku hendak bertemu dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

"Mau ketemu Pak Pahala, nanti ya," kata Airin.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi mengatakan, agenda kedatangan Airin dalam rangka diskusi dengan Bidang Pencegahan KPK dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Ada pertemuan dengan Bidang Pencegahan KPK dan KASN," kata Febri.

Hal yang hendak didiskusikan yakni mengenai pola pengisian jabatan dan mekanisme pemberhentian aparatur sipil negara (ASN).

Airin datang ke pertemuan itu dalam status sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Sebelumnya, Airin selaku pimpinan APEKSI pernah mendatangi KPK, pada Kamis (18/1/2018).

Dalam pertemuan dengan KPK saat itu, Airin menyatakan, salah satunya membahas mengenai pencegahan korupsi dan juga penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Tadi persoalannya lebih ke pencegahan (korupsi), penguatan APIP," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

UPDATE 25 September: 1.512 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 1.092 Sembuh

Nasional
Angka Kematian Covid-19 Tinggi hingga Lewati 10.000, Ini Penjelasan IDI

Angka Kematian Covid-19 Tinggi hingga Lewati 10.000, Ini Penjelasan IDI

Nasional
Kemendagri Tugaskan 137 Pjs Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Pilkada

Kemendagri Tugaskan 137 Pjs Gantikan Kepala Daerah yang Cuti Pilkada

Nasional
Maju di Pilkada 2020, Ini Harta Kekayaan Anak dan Menantu Jokowi

Maju di Pilkada 2020, Ini Harta Kekayaan Anak dan Menantu Jokowi

Nasional
Ini Saran PB IDI untuk Penyelenggara Pilkada Serentak 2020

Ini Saran PB IDI untuk Penyelenggara Pilkada Serentak 2020

Nasional
CSIS: Penegakan Aturan Sejumlah Larangan di Kampanye Pilkada Harus Efektif

CSIS: Penegakan Aturan Sejumlah Larangan di Kampanye Pilkada Harus Efektif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X