Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/03/2018, 15:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018.

Ketua Umum PSI Grace Natalie mengatakan, Ridwan Kamil merupakan sosok yang memiliki beragam prestasi dan layak untuk memimpin Jawa Barat.

"Indonesia sangat membutuhkan para kepala daerah yang kaya ide dan kreativitas," ujar Grace dalam keterangan resminya di Kantor DPP PSI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Menurut Grace, Ridwan Kamil sudah masuk dalam radar PSI sebagai kandidat calon gubernur yang akan diusung pada pilkada Jawa Barat sekitar 3 tahun lalu. PSI menilai Ridwan Kamil adalah salah satu kepala daerah terbaik di Indonesia.

"Ketika Kang Emil mau maju, langsung semua sepakat (dukung Ridwan Kamil), proses pengajuannya bottom-up, ini bukan keputusan DPP saja. Kami sudah satu hati akan support Kang Emil," kata Grace.

(Baca juga: Dukung Ridwan Kamil, Alumni UC Berkeley AS Kumpulkan Rp 1,2 Miliar)

Grace menilai kreativitas sekaligus luasnya pemikiran Ridwan Kamil diharapkan bisa membawa Jawa Barat ke arah yang lebih baik.

Dia mengingatkan, banyak daerah memiliki potensi luar biasa, baik dalam soal sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Hal yang dibutuhkan, kata Grace, adalah pemimpin yang mampu mengarahkan dan mengelola potensi daerah dengan baik.

”Kecakapan manajerial Kang Emil tak perlu diragukan. Ratusan penghargaan yang diterima Kota Bandung menjadi bukti,” ujar Grace.

PSI mencatat bahwa di tangan Ridwan Kamil, Bandung berlimpah penghargaan. Setelah menyabet piala Adipura tiga tahun berturut-turut, Bandung mengukir sejarah baru dengan menerima penghargaan di level ASEAN dalam kategori Kota Metropolitan dengan Kualitas Udara Terbersih dan Terjaga (Clean Air Award for Big City).

(Baca juga: Gelar Gala Dinner di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar)

 

Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Kang Emil di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 12 September 2017.

Prestasi lain adalah soal penganggaran, Ridwan Kamil menerapkan e-budgeting untuk menghindari penilapan anggaran. Penerapan sistem digital ini bisa menghemat anggaran hingga Rp 1 triliun per tahun.

Hal itu menciptakan perubahan komposisi signifikan. Sebelumnya porsi belanja pelayanan ke masyarakat sebesar 52 persen dan belanja ke PNS sebesar 48 persen.

Setelah e-budgeting diterapkan, belanja layanan masyarakat meningkat menjadi 61 persen. Sementara belanja ke PNS turun menjadi 39 persen.

Ridwan Kamil juga melakukan penerapan open government, untuk mowujudkan keterbukaan pemerintah dan pelayanan publik yang lebih baik. Ia mendorong warga lkut berpartisipasi mengawasi kinerja birokrasi.

Kompas TV Calon Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memiliki strategi dengan merangkul generasi milenial sebagai sasaran utama pemilih.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Ramai Anggaran Kemiskinan Banyak Terserap untuk Rapat, FITRA: Persoalan Klasik

Nasional
Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasdem Akan Deklarasi untuk Pilpres 2024 Sebelum Puasa, Ini Kata Agung Laksono soal Golkar dan KIB

Nasional
Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Anak Lulung Ajukan Pengunduran Diri dari DPW PPP DKI, Arsul: Saya Sedih, tapi...

Nasional
Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Perludem: Masa Sosialisasi Bisa Jadi Celah Parpol Hindari Akuntabilitas Dana Kampanye

Nasional
MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

MK Dianggap Jadi Penentu Aturan Pemilu karena UU Pemilu Kebal Revisi, Pakar Nilai Bermasalah

Nasional
Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Agung Laksono Bilang Golkar Tinggal Cari Cawapres Pendamping Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

BPJS Ketenagakerjaan Siap Dukung Pemerintah Sejahterakan Pelaku Olahraga

Nasional
Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Kaesang Bungkam Saat Ditanya soal Pilihan Parpol

Nasional
Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan 'Lockdown', Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Sebut Keputusannya Tepat Tak Lakukan "Lockdown", Jokowi: Ekonomi Bisa Minus 15-17 Persen

Nasional
Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Jokowi Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Peringkat 1 atau 2 di Antara Negara G20

Nasional
Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Menpan-RB Beri Klarifikasi soal Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Rapat dan Studi Banding

Nasional
Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Agung Laksono Yakin KIB Segera Deklarasi Capres-Cawapres: Golkar Bulat Dukung Airlangga Capres

Nasional
Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Menlu Retno Marsudi: Yang Dapat Menolong Myanmar adalah Bangsa Myanmar Sendiri

Nasional
'DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah...'

"DPR Periode Ini Paling Hening Sepanjang Sejarah Reformasi, padahal Harusnya Mengkritik Pemerintah..."

Nasional
Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta 'Lockdown'

Cerita Jokowi soal Penanganan Covid-19: Hampir 80 Persen Menteri Minta "Lockdown"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.