Meski Ditahan KPK, Calon Kepala Daerah Bisa Kampanye di Media Elektronik

Kompas.com - 02/03/2018, 13:52 WIB
Komisioner KPU RI Hasyim Asyari ketika ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Komisioner KPU RI Hasyim Asyari ketika ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol 29, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 ditetapkan menjadi tersangka dugaan kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kelimanya diciduk lembaga anti-rasuah dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT).

Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI Hasyim Asyari mengatakan, status tersangka yang melekat atas calon kepala daerah tak menggugurkan statusnya sebagai peserta pilkada.

"Haknya tetap, pencalonan tetap jalan terus dan tetap bisa kampanye," kata Hasyim di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat (2/3/2018).

Bahkan, kata Hasyim, jika terpilih dan divonis bersalah, maka calon tersebut harus tetap dilantik sebagai kepala daerah.

"Dilantik untuk apa? Dilantik untuk nanti diganti kalau sudah jadi kepala daerah," ucap Hasyim.

Para calon kepala daerah tersebut juga tetap punya hak untuk berkampanye. Hanya saja, kampanye yang dilakukan berbeda, apalagi jika calon kepala daerah itu menjadi tahanan KPK.

Baca juga: KPU Persilakan Penolak Larangan Gambar Tokoh Nasional Gugat ke MA

"Kalau yang bersangkutan ditahan, kan tidak bisa melakukan kampanye rapat umum, rapat terbuka, pertemuan terbuka atau pertemuan terbatas," kata Hasyim.

"Jadi yang bisa dilakukan adalah kampanye dengan metode atau bentuk yang lain. Melalui media elektronik, menggunakan alat peraga. Kan media kampanye bisa macam-macam," sambungnya.

Tak berbeda, Komisioner KPU RI lainnya, Wahyu Setiawan mengatakan para calon kepala daerah tersebut tetap punya hak untuk kampanye. "Status tersangka itu tidak mempengaruhi posisi sebagai calon kepala daerah. Itu berlaku bagi siapapun kandidatnya. Proses pencalonan dan administrasi tetap jalan terus," ucap Wahyu.

Apalagi, para calon kepala daerah tersebut juga masih punya tim sukses dan tim kampanye yang akan membantu selama proses kontestasi pilkada. "Kampanye tetap berjalan, karena masih ada tim kampanye. Maka mereka masih tetap bisa melakukan kampanye," kata Wahyu. 

Baca juga: Suap Pilkada Garut, Ketua KPU Garut Akui Sempat Ditawari Sejumlah Uang

Untuk diketahui, calon kepala daerah yang menjadi tersangka tidak bisa diganti. Hal itu merujuk pasal 78 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017. Pasal tersebut mengatur, penggantian calon kepala daerah dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau calon perorangan jika menyangkut tiga hal.

Ketiga ha itu yakni tidak lolos tes kesehatan, berhalangan tetap karena meninggal dunia atau secara fisik tidak mampu mengerjakan sesuatu secara permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Saat ini ada lima calon kepala daerah yang terjaring OTT KPK dan ditetapkan sebagai tersangka selama masa pilkada, antara lain cabup Jombang Nyono Suharli Wihandoko, cagub NTT Marianus Sae, cabup Subang Imas Aryumningsih, serta cagub Lampung Mustafa dan cagub Sultra Asrun.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Pandemi Covid-19, Tenaga Ahli KSP: Tiap Orang Punya Tanggung Jawab, Jangan Hanya Tuntut Pemerintah

Nasional
Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Epidemiolog: Kita Belum Mencapai Gelombang Pertama Covid-19

Nasional
Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Nasional
72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X