Rawan Tabrak UU, KKIP Ingatkan Jangan Beli Alutsista Lewat Agen

Kompas.com - 02/03/2018, 13:33 WIB
Defile pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini  TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Defile pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Laksmanana (Purn) TNI Soemardjono mengingatkan agar setiap pengguna alat pertahanan dan keamanan tidak membeli alutsista lewat agen.

Adapun pihak pengguna yang dimaksud sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan terdiri dari TNI, Kepolisian RI, kementerian atau lembaga non-kementerian, serta pihak-pihak yang diberi izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Soemardjono, pembelian alutsista melalui agen tersebut menabrak ketentuan undang-undang di mana mengharuskan pembelian alutsista yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.

"Kalau kita mau beli produk luar negeri itu satu, manakala produk di dalam negeri belum dimungkinkan, tetapi harus G to G (government to government) atau G to B (government to business). Kedua, enggak boleh pakai agen, manakala pakai agen ya tabrak undang-undang," ujar Soemardjono dalam acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (2/3/2018)

Soemardjono tak ingin kasus pengadaan alutsista seperti pembelian Helikopter Augusta Westland AW101 yang berujung pada tindak pidana korupsi terulang lagi. Soemardjono juga mengingatkan agar pengadaan alutsista harus mendapatkan perizinan dari KKIP.

(Baca juga: Bertemu Wiranto, Menhas AS Bahas Alutsista hingga Terorisme)

"Jadi kira-kira itu banyak yang ditabrak. Dan itu bukan kewenangan untuk angkatan membeli, membangun kekuatan adalah wewenang menteri pertahanan," kata dia.

Mengenai pembenahan, Soemardjono mengaku tak ada strategi tertentu. Sebab, UU Industri Pertahanan telah mengatur secara jelas terkait dengan prosedur pengadaan maupun produksi alutsista.

"Semua kan sudah diatur undang-undang, KKIP akan mengawal UU ini. Kami dari KKIP berharap jangan sampai terjadi lagi ke depannya," kata dia.

Seperti yang diketahui, dalam kasus korupsi pengadaan helikopter Augusta Westland AW101 ini, TNI menetapkan lima orang tersangka dari jajarannya. Mereka adalah Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kolonel Kal FTS SE, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang dan jasa Marsekal Madya TNI FA, dan pejabat pemegang kas atau pekas Letkol Adm WW.

(Baca juga: Tahun 2018, Alutsista TNI AD, AL, dan AU Bertambah)

Selain itu, staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu yakni Pelda (Pembantu letnan dua) SS, dan asisten perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara Marsda TNI SB.

Sementara, KPK menetapkan satu tersangka, yakni Irfan, sebagai pihak swasta. Pembelian helikopter ini bermasalah karena adanya dugaan penggelembungan dana dalam pembelian helikopter tersebut.

Awalnya, pengadaan dikhususkan pada heli jenis VVIP untuk keperluan presiden. Anggaran untuk heli tersebut senilai Rp 738 miliar.

Namun, meski ditolak oleh Presiden Joko Widodo, pembelian heli tetap dilakukan. Jenis heli diubah menjadi heli untuk keperluan angkutan. Selain itu, heli yang dibeli tersebut tidak cocok dengan spesifikasi yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara.



Terkini Lainnya

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional
Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Kejagung Terima 14 SPDP untuk 447 Tersangka Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Menurut Pansel, Ini Salah Satu Tantangan Pimpinan KPK Selanjutnya

Nasional
Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Ketua DPR Minta Kemenkumham dan Komisi III Bahas Kasus Pelesiran Setya Novanto

Nasional
MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

MK: Saksi Sengketa Pilpres 15 Orang, Jika Ingin Lebih Ajukan ke Hakim

Nasional
Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Kejagung Tunjuk Lima Jaksa Tangani Kasus Dugaan Makar Sofyan Jacob

Nasional

Close Ads X