Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Akan Buat Pusat Data Hoaks Nasional

Kompas.com - 02/03/2018, 12:34 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Nugroho mengungkapkan ada sejumlah tindakan yang akan dilakukan pihaknya dalam menangkal masifnya berita hoaks selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti.

Salah satunya adalah dengan membangun pusat data hoaks nasional.

"Pertama, melakukan fact checking, kami sudah membangun database hoaks nasional dalam konten berbahasa indonesia, yang sedang kami tingkatkan ke database global," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

MAFINDO akan bekerja sama dengan para pengecek fakta di berbagai negara. Septiaji juga telah mempersiapkan pengecek fakta penuh waktu dan sukarelawan dari berbagai jaringan MAFINDO di daerah.

"Kami juga sudah berkolaborasi dengan dua media, yakni Kompas.com dan Tempo.co dan ada 15 media online lagi yang akan bergabung dengan kolaborasi fact checking bareng," kata dia.

Baca juga : Sindikat The Family MCA Bukti Minimnya Pengetahuan Masyarakat soal Hoaks

Strategi ini memungkinkan isu-isu hoaks yang telah terbongkar oleh para jurnalis maupun relawan bisa dimuat di media massa. Dengan catatan, media harus memuat identitas orang yang berhasil membongkar isu hoaks yang ada.

"Kami juga sekarang melakukan integrasi dengan Google Fact Check, yang misalnya orang mencari suatu informasi dan hasilnya itu dari situs abal-abal, nanti ada flagnya bahwa itu informasi menyesatkan," ujarnya.

Terkait kerjasama dengan pemerintah, Septiaji mengaku pihaknya menjalin kerjasama dengan jaringan anak muda yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat edukasi dan literasi.

"Dan (kami) mendorong bagaimana anak muda itu bisa membuat produk konten yang positif gitu ya," ungkap dia.

Baca juga : Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Gegabah Sebar Hoaks

Selain itu, MAFINDO juga bekerja sama dengan pihak lainnya melalui pembangunan hoaks crisis center yang tersebar di tiga wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.

"Sifatnya semacam media center untuk mengklarifikasi jsu terkait dengan masalah pilkada dan isu lain. Saat ini fokusnya untuk mengatasi hoaks yang muncul di musim pilkada yang saat ini sudah meningkat," paparnya.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hoaks crisis center ini,.yaitu Diskominfo provinsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, jaringan jurnalis, warganet, serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

"Kami menyediakan infrastrukturnya IT, untuk mengajarkan bagaimana cara untuk melaporkan hoaks atau memberikan klarifikasi," katanya.

Dengan demikian, berbagai klarifikasi isu hoaks bisa disebarkan secara luas dan masif, agar isu-isu hoaks bisa ditangani dengan cepat.

Terakhir, MAFINDO juga bekerjasama dengan Polri. Apabila sewaktu-waktu klarifikasi yang telah dilakukan oleh tim MAFINDO bisa dijadikan alat untuk memancing permusuhan dan menimbulkan rekayasa baru dengan pola transaksional, maka Polri bisa melakukan penindakan hukum lebih lanjut.

Kompas TV Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj menyerahkan sepenuhnya proses hukum para tersangka MCA ke pihak kepolisian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com