Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Akan Buat Pusat Data Hoaks Nasional

Kompas.com - 02/03/2018, 12:34 WIB
Berita palsu atau bohong (hoaks) kini banyak bertebaran di dunia maya. Masyarakat diimbau dapat memilah berita asli dan berita hoaks dengan memverifikasi melalui sumber-sumber tepercaya. KOMPAS/HENDRA A SETYAWANBerita palsu atau bohong (hoaks) kini banyak bertebaran di dunia maya. Masyarakat diimbau dapat memilah berita asli dan berita hoaks dengan memverifikasi melalui sumber-sumber tepercaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) Septiaji Nugroho mengungkapkan ada sejumlah tindakan yang akan dilakukan pihaknya dalam menangkal masifnya berita hoaks selama Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 nanti.

Salah satunya adalah dengan membangun pusat data hoaks nasional.

"Pertama, melakukan fact checking, kami sudah membangun database hoaks nasional dalam konten berbahasa indonesia, yang sedang kami tingkatkan ke database global," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

MAFINDO akan bekerja sama dengan para pengecek fakta di berbagai negara. Septiaji juga telah mempersiapkan pengecek fakta penuh waktu dan sukarelawan dari berbagai jaringan MAFINDO di daerah.

"Kami juga sudah berkolaborasi dengan dua media, yakni Kompas.com dan Tempo.co dan ada 15 media online lagi yang akan bergabung dengan kolaborasi fact checking bareng," kata dia.

Baca juga : Sindikat The Family MCA Bukti Minimnya Pengetahuan Masyarakat soal Hoaks

Strategi ini memungkinkan isu-isu hoaks yang telah terbongkar oleh para jurnalis maupun relawan bisa dimuat di media massa. Dengan catatan, media harus memuat identitas orang yang berhasil membongkar isu hoaks yang ada.

"Kami juga sekarang melakukan integrasi dengan Google Fact Check, yang misalnya orang mencari suatu informasi dan hasilnya itu dari situs abal-abal, nanti ada flagnya bahwa itu informasi menyesatkan," ujarnya.

Terkait kerjasama dengan pemerintah, Septiaji mengaku pihaknya menjalin kerjasama dengan jaringan anak muda yang dibentuk oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat edukasi dan literasi.

"Dan (kami) mendorong bagaimana anak muda itu bisa membuat produk konten yang positif gitu ya," ungkap dia.

Baca juga : Jelang Pemilu 2019, Masyarakat Jangan Gegabah Sebar Hoaks

Selain itu, MAFINDO juga bekerja sama dengan pihak lainnya melalui pembangunan hoaks crisis center yang tersebar di tiga wilayah, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Divonis Dokter Harus Operasi Caesar Karena Eklampsia, Ibu Ini Manfaatkan Layanan JKN-KIS

Nasional
Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X