Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sindikat Muslim Cyber Army dan Ancaman Rusaknya Demokrasi Indonesia

Kompas.com - 02/03/2018, 10:57 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya sindikat penyebar isu provokatif The Family Muslim Cyber Army membuktikan adanya ancaman pengrusakan pada kualitas demokrasi Indonesia.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, penyebaran hoaks yang masif bisa mengacaukan opini publik di tengah kondisi demokrasi Indonesia yang masih muda.

Ia berkaca pada peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat yang memenangkan Donald Trump, serta adanya anggapan kemenangan Trump didukung oleh kacaunya opini publik.

"Di Amerika itukan orang menyebut Trump bisa menang karena terbantu atas kacaunya opini publik akibat derasnya serangan arus fake news waktu itu, yang bahkan pembuatnya juga berasal dari Eropa Timur seperti Russia," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

Kemenangan Donald Trump, kata dia, membuat Perancis pada tahun 2016 melakukan upaya serius untuk menangkal hoaks, karena tidak ingin kejadian di Amerika terulang dan merusak kompetisi pilpres di Perancis.

Baca juga : MUI: Mencatut Nama Muslim, MCA Menodai Kesucian Ajaran Islam

"Sehingga, mereka membuat crosscheck initiative, yaitu inisiatif antar media, itu berkolabirasi melawan penyebaran berita bohong khusus untuk pilpres di perancis yang waktu itu dimenangkan oleh Macron," ujarnya.

Septiaji khawatir penyebaran hoaks yang sangat masif dan banyaknya perdebatan di medsos akibat isu hoaks akan mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia. Pasalnya, hoaks membuat masyarakat tak mampu memperdebatkan hal-hal yang bersifat substantif.

"Isu-isu panggung opini publik di media sosial itu bisa membuat masyarakat teralihkan, yang seharusnya mereka memperdebatkan hal hal yang substantif. Jadi hoaks ini merusak demokrasi," tegasnya.

Oleh karena itu, Septiaji menilai perlunya upaya bersama menahan tingginya arus hoaks di media sosial demi menyelamatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Baca juga : Mengintip Kerja The Family MCA, Produsen Hoaks dengan Ratusan Ribu Anggota

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, isu provokatif yang disebarkan kelompok The Family Muslim Cyber Army (MCA) tak hanya soal diskriminasi SARA, tapi juga soal isu penganiayaan ulama.

Belakangan, isu tersebut merebak di media sosial dan kebanyakan kabar yang disebar adalah hoaks atau berita bohong.

"Upaya-upaya provokasi itu seperti menyampaikan isu-isu yang negatif tentang PKI, juga tentang penganiyaan ulama," ujar Iqbal di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Di samping itu, para pelaku juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap presiden dan beberapa tokoh negara.

Kompas TV TAW ditangkap karena mengarang berita pembunuhan juru adzan di Majalengka.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com