Kompas.com - 02/03/2018, 10:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya sindikat penyebar isu provokatif The Family Muslim Cyber Army membuktikan adanya ancaman pengrusakan pada kualitas demokrasi Indonesia.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, penyebaran hoaks yang masif bisa mengacaukan opini publik di tengah kondisi demokrasi Indonesia yang masih muda.

Ia berkaca pada peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat yang memenangkan Donald Trump, serta adanya anggapan kemenangan Trump didukung oleh kacaunya opini publik.

"Di Amerika itukan orang menyebut Trump bisa menang karena terbantu atas kacaunya opini publik akibat derasnya serangan arus fake news waktu itu, yang bahkan pembuatnya juga berasal dari Eropa Timur seperti Russia," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

Kemenangan Donald Trump, kata dia, membuat Perancis pada tahun 2016 melakukan upaya serius untuk menangkal hoaks, karena tidak ingin kejadian di Amerika terulang dan merusak kompetisi pilpres di Perancis.

Baca juga : MUI: Mencatut Nama Muslim, MCA Menodai Kesucian Ajaran Islam

"Sehingga, mereka membuat crosscheck initiative, yaitu inisiatif antar media, itu berkolabirasi melawan penyebaran berita bohong khusus untuk pilpres di perancis yang waktu itu dimenangkan oleh Macron," ujarnya.

Septiaji khawatir penyebaran hoaks yang sangat masif dan banyaknya perdebatan di medsos akibat isu hoaks akan mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia. Pasalnya, hoaks membuat masyarakat tak mampu memperdebatkan hal-hal yang bersifat substantif.

"Isu-isu panggung opini publik di media sosial itu bisa membuat masyarakat teralihkan, yang seharusnya mereka memperdebatkan hal hal yang substantif. Jadi hoaks ini merusak demokrasi," tegasnya.

Oleh karena itu, Septiaji menilai perlunya upaya bersama menahan tingginya arus hoaks di media sosial demi menyelamatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Baca juga : Mengintip Kerja The Family MCA, Produsen Hoaks dengan Ratusan Ribu Anggota

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, isu provokatif yang disebarkan kelompok The Family Muslim Cyber Army (MCA) tak hanya soal diskriminasi SARA, tapi juga soal isu penganiayaan ulama.

Belakangan, isu tersebut merebak di media sosial dan kebanyakan kabar yang disebar adalah hoaks atau berita bohong.

"Upaya-upaya provokasi itu seperti menyampaikan isu-isu yang negatif tentang PKI, juga tentang penganiyaan ulama," ujar Iqbal di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Di samping itu, para pelaku juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap presiden dan beberapa tokoh negara.

Kompas TV TAW ditangkap karena mengarang berita pembunuhan juru adzan di Majalengka.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Penyebab Rasisme dan Cara Mencegahnya

Nasional
Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Nasional
PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

PSI Kritik Anies soal Kualitas Udara DKI, Sebut Tak Ada Rasa Kedaruratan

Nasional
Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Di Sela-sela KTT G7, Jokowi dan PM India Narendra Modi Bahas Kerja Sama Pangan

Nasional
Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Jokowi Bertemu Kanselir Jerman Olaf Scholz, Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Redam Keterbelahan Publik, Demokrat Minta Pilpres 2024 Fokus pada Pertarungan Gagasan

Nasional
Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Rangkulan Biden ke Jokowi Saat Sesi Foto KTT G7

Nasional
Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Partai Nasdem dan PDI-P Diprediksi Pecah Kongsi pada Pilpres 2024

Nasional
Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Ganjar-Anies Disebut Jadi Solusi Keterbelahan, Demokrat: Sama dengan Menuduh Pendukungnya

Nasional
UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

UPDATE 27 Juni: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 81,08 Persen, Ketiga 24.08 Persen

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Sidang Perdana Praperadilan Mardani Maming Bakal Digelar 12 Juli di PN Jaksel

Nasional
Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Komisi II Putuskan RUU Pemekaran Wilayah Papua Selasa Besok

Nasional
Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Ketua DPR Minta Aturan Beli Migor Pakai PeduliLindungi Jangan Sampai Sulitkan Rakyat

Nasional
Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Di Hadapan Negara G7, Jokowi Sebut RI Butuh Investasi Besar di Sektor Energi Bersih

Nasional
Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Prabowo: Tugas Tentara Siap Perang, Tidak Bisa Buang Waktu!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.