Kompas.com - 02/03/2018, 10:57 WIB
Pelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian yang terorganisir dengan nama The Family Muslim Cyber Army saat rilis di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/02/2018). Modus kelompok tersebut ialah menyebar ujaran kebencian dan konten berbau SARA, MCA juga menyebarkan konten berisi virus kepada pihak tertentu yang bisa merusak perangkat si penerima. MAULANA MAHARDHIKAPelaku penyebaran isu provokatif dan ujaran kebencian yang terorganisir dengan nama The Family Muslim Cyber Army saat rilis di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/02/2018). Modus kelompok tersebut ialah menyebar ujaran kebencian dan konten berbau SARA, MCA juga menyebarkan konten berisi virus kepada pihak tertentu yang bisa merusak perangkat si penerima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Terungkapnya sindikat penyebar isu provokatif The Family Muslim Cyber Army membuktikan adanya ancaman pengrusakan pada kualitas demokrasi Indonesia.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, penyebaran hoaks yang masif bisa mengacaukan opini publik di tengah kondisi demokrasi Indonesia yang masih muda.

Ia berkaca pada peristiwa pemilihan presiden Amerika Serikat yang memenangkan Donald Trump, serta adanya anggapan kemenangan Trump didukung oleh kacaunya opini publik.

"Di Amerika itukan orang menyebut Trump bisa menang karena terbantu atas kacaunya opini publik akibat derasnya serangan arus fake news waktu itu, yang bahkan pembuatnya juga berasal dari Eropa Timur seperti Russia," ujar Septiaji kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

Kemenangan Donald Trump, kata dia, membuat Perancis pada tahun 2016 melakukan upaya serius untuk menangkal hoaks, karena tidak ingin kejadian di Amerika terulang dan merusak kompetisi pilpres di Perancis.

Baca juga : MUI: Mencatut Nama Muslim, MCA Menodai Kesucian Ajaran Islam

"Sehingga, mereka membuat crosscheck initiative, yaitu inisiatif antar media, itu berkolabirasi melawan penyebaran berita bohong khusus untuk pilpres di perancis yang waktu itu dimenangkan oleh Macron," ujarnya.

Septiaji khawatir penyebaran hoaks yang sangat masif dan banyaknya perdebatan di medsos akibat isu hoaks akan mengganggu jalannya demokrasi di Indonesia. Pasalnya, hoaks membuat masyarakat tak mampu memperdebatkan hal-hal yang bersifat substantif.

"Isu-isu panggung opini publik di media sosial itu bisa membuat masyarakat teralihkan, yang seharusnya mereka memperdebatkan hal hal yang substantif. Jadi hoaks ini merusak demokrasi," tegasnya.

Oleh karena itu, Septiaji menilai perlunya upaya bersama menahan tingginya arus hoaks di media sosial demi menyelamatkan kualitas demokrasi Indonesia.

Baca juga : Mengintip Kerja The Family MCA, Produsen Hoaks dengan Ratusan Ribu Anggota

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Mohammad Iqbal mengatakan, isu provokatif yang disebarkan kelompok The Family Muslim Cyber Army (MCA) tak hanya soal diskriminasi SARA, tapi juga soal isu penganiayaan ulama.

Belakangan, isu tersebut merebak di media sosial dan kebanyakan kabar yang disebar adalah hoaks atau berita bohong.

"Upaya-upaya provokasi itu seperti menyampaikan isu-isu yang negatif tentang PKI, juga tentang penganiyaan ulama," ujar Iqbal di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Di samping itu, para pelaku juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap presiden dan beberapa tokoh negara.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Nasional
Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Kapolri dan Komnas HAM Teken Nota Kesepahaman soal Penegakan Hak Asasi

Nasional
Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Ahmad Syaikhu: Sikap Oposisi PKS Bukan karena Ingin Asal Beda

Nasional
Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Jozeph Paul Zhang Masuk DPO, Masyarakat Diimbau Tak Terprovokasi

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, Penggelapan, dan Pencucian Uang

Nasional
Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Dokumen Administrasi Perjalanan Wajib Dibawa Saat Bepergian, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

Nasional
Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Kuasa Hukum Demokrat Minta Polisi Usut Pencatutan Nama Ketua DPC

Nasional
Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Demokrat Duga Pengacara Kubu KLB Catut Nama Ketua DPC untuk Gugat AHY

Nasional
Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Satgas Sebut Varian Virus Corona B.1.617 atau Mutasi Ganda India Belum Ditemukan di RI

Nasional
UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 20 April: Sebaran 5.549 Kasus Baru Covid-19 di Indonesia, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
Hari Konsumen Nasional, Wapres Minta Masyarakat Paham Hak dan Kewajiban Konsumen

Hari Konsumen Nasional, Wapres Minta Masyarakat Paham Hak dan Kewajiban Konsumen

Nasional
Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, 14 Mobil dan Uang Tunai Disita Polisi

Bos EDCCash Jadi Tersangka Penipuan, 14 Mobil dan Uang Tunai Disita Polisi

Nasional
Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

Menristek: Pemerintah Siapkan Pengembangan Energi Nuklir untuk Listrik Masa Depan

Nasional
Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pemerintah Terus Kembangkan Riset Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Nasional
KSAD: 4 Jenderal TNI AD Kawal Kasus Pengeroyokan Anggota Kopassus di Jaksel

KSAD: 4 Jenderal TNI AD Kawal Kasus Pengeroyokan Anggota Kopassus di Jaksel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X