Kompas.com - 01/03/2018, 19:12 WIB
Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham (batik biru) hadir memberikan keterangan tambahan untuk KPU RI dalam sidang adjudikasi di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham (batik biru) hadir memberikan keterangan tambahan untuk KPU RI dalam sidang adjudikasi di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat, Jotam Senis mengaku, bahwa dirinya yang meminta Ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan Abraham Ramandey untuk mengubah status hasil verifikasi Partai Bulan Bintang (PBB) di Kabupaten Manokwari Selatan.

Menurut Jotam, awalnya hasil verifikasi PBB dalam berita acara KPU Kabupaten Manokwari Selatan adalah belum memenuhi syarat (BMS).

Namun sebelum rapat pleno pembacaan hasil verifikasi dimulai, ia meminta agar Abraham dalam pleno menyampaikan PBB tidak memenuhi syarat (TMS).

"Saya sampaikan ke Ketua KPU Manokwari Selatan harus dibacakan TMS," kata Jotam dalam sidang adjudikasi di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

(Baca juga: KPU Manokwari Selatan Akui Tak Serahkan Surat Sosialisasi Verifikasi Parpol ke PBB)

 

Jotam beralasan, dirinya hanya menyarankan Abraham dan tidak mengubah hasil verifikasi PBB yang ada dalam berita acara KPU Kabupaten Manokwari Selatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kenapa pas buat dokumen (berita acara) statusnya BMS, tidak langsung ditetapkan TMS. Saya pikir itu bukan ide saya. Saya mengacu pada aturan yang ada," kata Jotam.

Jotam juga mengatakan, KPU Provinsi Papua Barat hanya menginput hasil verifikasi partai politik yang disampaikan masing-masing Ketua KPU kabupaten/kota yang ada di Papua Barat.

"Hasil rekap dipresentasikan masing-masing KPU kabupaten/kota. Di dalam pleno dihadiri semua unsur termasuk Bawaslu. Hasil yang dibaca langsung diinput," kata Jotam.

Ia juga mengungkapkan, dalam pleno Abraham menyampaikan 16 partai politik di Manokwari Selatan yang telah dilakukan verifikasi verifikasi pada 30 Januari-1 Februari lalu, kesemuanya Memenuhi Syarat (MS).

"Saya dengar 16 partai politik MS. Saya tidak tahu ada PBB atau tidak. Saat itu juga tidak ada komplain, selang sehari berikutnya baru ada koreksi Bawaslu," kata dia.

 

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Pemerintah Berencana Naikkan Upah Minimum 2022, Puan: Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Rakyat

Nasional
Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Ini 3 Kriteria Benda Sitaan yang Dapat Dilelang KPK Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Jusuf Kalla: Kemenag Bukan Hanya untuk NU, tetapi Seluruh Agama dan Organisasi Keagamaan

Nasional
KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK Apresiasi Terbitnya PP Nomor 105 Tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nasional
Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah 'On The Track', Jangan Cederai

Minta Yaqut Klarifikasi, Ketua Komisi VIII: Kemenag Sudah "On The Track", Jangan Cederai

Nasional
Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Sejarah Lahirnya Kementerian Agama di Indonesia...

Nasional
Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Ini Syarat Naik Kereta Api Jarak Jauh Berdasarkan Aturan Terbaru

Nasional
YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Kemenag Hadiah untuk NU, Sekjen PBNU: Dengan Segala Hormat, Menag Kurang Bijaksana...

Nasional
KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

KSAU: AUKUS Dapat Tingkatkan Ketegangan Militer dan Lomba Senjata Nuklir di Kawasan

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Ketua Komisi VIII DPR Minta Menag Hindari Pernyataan yang Kontraproduktif dan Bikin Gaduh

Nasional
Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Kontras Desak Menteri Yaqut Minta Maaf Atas Pernyataan Kemenag Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Menag Yaqut Tegaskan Kemenag Bukan hanya untuk NU

Nasional
Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Jokowi Teken PP, KPK Kini Bisa Lelang Benda Sitaan Sejak Kasus dalam Penyidikan

Nasional
Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Survei Elektabiltas Capres 2024, Ganjar Urutan Pertama Diikuti Prabowo dan Anies Baswedan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.