Kompas.com - 01/03/2018, 17:02 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menyatakan, PAN bakal menindak tegas kadernya, Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan calon gubernur Sulawesi Tenggara Asrun yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau kena korupsi, kami dukung KPK. Kalau ada kader PAN, kami tindak," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Zulkifli menambahkan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum di lembaga antirasuah tersebut. Bahkan, kata Zulkifli, jika diperlukan, PAN siap mengganti kader di kepengurusan yang terjaring korupsi.

"Kader PAN di mana pun dan siapa pun (yang korupsi) akan diganti. Kami serahkan pada KPK," ujar Zulkifli.

(Baca juga: Kasus Suap Wali Kota Kendari Rp 2,8 Miliar untuk Kampanye Ayahnya di Pilgub Sultra)

Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra terjerat kasus dugaan korupsi sebesar Rp 2,8 miliar terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kendari tahun 2017-2018.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan mengatakan, suap Rp 2,8 miliar itu diduga hendak digunakan Adriatma untuk biaya kampanye ayahnya, Asrun.

Asrun, mantan Wali Kota Kendari dua periode, kini maju sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara periode 2018-2023.

"Permintaan (uang) Wali Kota (Adriatma) untuk kepentingan biaya politik yang diperlukan cagub (Asrun), ayah yang bersangkutan," kata Basaria, dalam jumpa pers di kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Uang tersebut berasal dari bos PT Sarana Bangun Nusantara (SBN) Hasmun Hamzah. Sebesar Rp 1,5 miliar ditarik dari Bank Mega dan Rp 1,3 Miliar diambil dari kas perusahaan.

Basaria mengatakan, PT SBN kerap mendapatkan proyek dari Wali Kota Kendari. PT SBN merupakan rekanan kontraktor jalan di Pemkab Kendari sejak 2012.

Kemudian, pada Januari 2018, PT SBN memenangkan lelang proyek jalan di Kendari dengan nilai proyek Rp 60 miliar.

"Ada permintaan ADR kepada HAS untuk biaya politik yang semakin tinggi," kata Basaria.

Kompas TV KPK menduga uang suap dari kontraktor proyek jalan akan dipakai mendanai aktivitas politik terkait pilkada.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Di Tengah Pertemuan GPDRR, Menlu Retno Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Wilayah Negara

Nasional
Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Warga Cirebon Bikin Alat Pengubah Air Jadi Bahan Bakar, Ini Respons Kepala Dislitbangad

Nasional
Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Syukuran Ulang Tahun ke-80, Jusuf Kalla: Hidup Saya Sistematis

Nasional
Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Deretan Pj Kepala Daerah yang Berstatus Polri/TNI Aktif

Nasional
Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Jokowi-Mendagri Didesak Batalkan Penunjukkan Pati TNI Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat

Nasional
Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Kala Panglima TNI Jawab Peluang untuk Nyapres di 2024...

Nasional
Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Megawati Ingatkan Kader Tak Lengah Meski PDI-P Unggul di Berbagai Survei

Nasional
Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Tugas Baru Luhut Urus Minyak Goreng: Menteri Teknis Dinilai Gagal hingga Ketergantungan Pemerintah

Nasional
Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Kala Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel Harus Mencicipi Kerasnya Ditekuk Belasan Ribu Kali oleh Dislitbangad

Nasional
Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Koalisi, Kala Singa Tak Berdaya Menghadapi Sekawanan Hiena

Nasional
Saat Gus Yahya Melawan Arus

Saat Gus Yahya Melawan Arus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

[POPULER NASIONAL] Survei Kemenkumham soal Pidana Mati | Pemerintah Akan Cabut Subsidi Minyak Goreng Curah

Nasional
Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Mahasiswa Ditangkap Densus 88: Jadi Simpatisan ISIS, Berencana Serang Kantor Polisi hingga Punya IPK Tinggi

Nasional
Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Dimyati Natakusumah Kenang Sulit Cari Suara Saat Pindah dari PPP ke PKS

Nasional
Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Ketentuan Ukuran Bendera Merah Putih Menurut Undang-undang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.