Polri Tepis Anggapan Hanya Menindak Kelompok Agama Tertentu

Kompas.com - 28/02/2018, 23:40 WIB
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran bersama para tersangka ujaran kebencian dari Muslim Cyber Army di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/2/2018). Ambaranie Nadia Kemala Movanita/KOMPAS.comDirektur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran bersama para tersangka ujaran kebencian dari Muslim Cyber Army di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Fadil Imran mengatakan, tak ada tebang pilih dalam penanganan kasus hukum, termasuk dalam kasus-kasus kejahatan dunia maya.

Fadil Imran membantah anggapan bahwa Polri hanya menindak kelompok-kelompok yang berkaitan dengan agama tertentu.

"Kami melakukan penangkapan terhadap siapa pun yang melakukan penghinaan, termasuk penghinaan pada agama Islam dan simbol Islam," ujar Fadil di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Fadil mengatakan, cukup banyak kasus yang ditangani polisi berkaitan dengan penghinaan terhadap agama Islam. Ia mencontohkan kasus dengan tersangka bernama Abraham Moses. Abraham ditangkap karena menghina Nabi Muhammad melalui media sosial.

"Bahkan kami dipraperadilankan oleh Moses. Tapi kami menang," kata Fadil.

(Baca juga: Pengungkapan Muslim Cyber Army Harus Jadi Momentum Perangi Hoax)

Selain itu, kasus lain juga terjadi di Bali, Sumatera Utara, hingga Riau. Seluruhnya dikenakan hukuman pidana penjara dengan masa bervariasi. Ia menyebut pelaku bernama Andrew Handoko yang dihukum 3,5 tahun karena menghina kitab suci Al Quran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ada juga Soni Pangabean yang divonis empat tahun penjara karena menghina agama Islam.

"Termasuk informasi soal penyerangan Wihara di Sumatera Utara," kata Fadil.

Fadil mengatakan, penangkapan anggota kelompok Muslim Cyber Army sudah berdasarkan alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan mendalam. Polisi menangkap enam anggotanya, yakni Muhammad Luth (40), Rizki Surya Dharma (35), Ramdani Saputra (39), Yuspiadin (24), Roni Sutrisno, dan Tara Arsih.

Konten-konten yang disebarkan pelaku meliputi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia, penculikan ulama, dan mencemarkan nama baik presiden, pemerintah, hingga tokoh-tokoh tertentu.

Ini termasuk menyebarkan isu bohong soal penganiayaan pemuka agama dan pengrusakan tempat ibadah yang ramai belakangan.

Tak hanya itu, pelaku juga menyebarkan konten berisi virus pada orang atau kelompok lawan yang berakibat dapat merusak perangkat elektronik bagi penerima.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selesai Overhaul, TNI AL Tunggu Kemhan Serah Terimakan KRI Cakra-401

Selesai Overhaul, TNI AL Tunggu Kemhan Serah Terimakan KRI Cakra-401

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Luhut: Pembatasan Perjalanan Internasional Berlaku 14 Hari, Selanjutnya Akan Dievaluasi

Nasional
Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Aturan Perjalanan Internasional Terbaru Tegaskan Wajib Karantina 7 Hari dan Tes PCR

Nasional
Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Kala Kasus Kematian Covid-19 Indonesia Catat Rekor Terendah Sepanjang 2021

Nasional
Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Soal Varian Omicron, Luhut Minta Masyarakat Tak Panik

Nasional
Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Di Hadapan Kadernya, Suharso Minta Anggota DPRD PPP Dorong Penyerapan Anggaran Daerah

Nasional
Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Cegah Varian Omicron, Berikut Syarat Perjalanan Internasional yang Berlaku Hari Ini

Nasional
Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Ancaman Corona Varian Omicron dan Upaya Pencegahan Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

[POPULER NASIONAL] Bamsoet: Pidana dan Olahraga Harus Dipisah dalam Formula E | Bamsoet Persilakan KPK Lacak Aliran Dana Formula E

Nasional
Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Saat Katebelece Partai Jadi Penentu Nasib Orang

Nasional
Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ikuti Putusan MK, Pemerintah Pastikan Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.