Asal Kembalikan Uang, Pejabat Daerah Terindikasi Korupsi Bisa Tak Dipidana

Kompas.com - 28/02/2018, 19:36 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menandatangani kesepakatan bersama dalam penanganan aduan korupsi di daerah.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, dalam kesepakatan tersebut, oknum pejabat pemerintahan daerah yang terindikasi melakukan korupsi bisa dihentikan perkaranya jika mengembalikan uang yang dikorupsinya.

"Kalau masih penyelidikan kemudian si tersangka mengembalikan uangnya, kami lihat mungkin persoalan ini tidak kita lanjutkan ke penyidikan," kata Ari di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Namun demikian, penghentian perkara dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Polri atau Kejaksaan Agung terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan penelitian di internal pemerintahan daerah yang terindikasi korupsi.


Baca juga : Kabareskrim: Anggaran Penyidikan Kasus Korupsi Lebih Besar daripada Kerugian Negara

Jika APIP hanya menemukan indikasi pelanggaran administrasi maka akan ditangani di internal kelembagaan. Sebaliknya, apabila ditemukan unsur tindak pidana, maka aparat hukum menindaklanjutinya.

"Kalau memang itu pelanggaran administrasi, akan ditindaklanjuti oleh APIP. Kalau memang tindak pidana, APIP akan menyerahkan ke APH, apakah itu nanti Kejaksaan atau Kepolisian," ujar Ari.

Namun demikian, kata dia, oknum pejabat daerah yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan berniat mengembalikan uang negara yang dikorupsi, maka Polri atau Kejagung bisa mempertimbangkan penghentian perkara yang bersangkutan.

Sementara itu, selaku pihak yang membangun kesepakatan ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa kesepakatan itu tidak ditujukan untuk melindungi tindak pidana korupsi atau membatasi aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus korupsi.

Baca juga : Tangani Pengaduan Korupsi, Mendagri Kerja Sama dengan Penegak Hukum

"Pendekatannya adalah mengedepankan hukum administrasi sehingga penanganan pidana merupakan ultimum remedium (upaya akhir) dalam penanganan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan daerah," kata Tjahjo dalam keterangan resminya.

Tjahjo juga membantah bahwa kesepakatan ini akan mengesampingkan upaya KPK dalam pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa lembaga penegak hukum tetap saling menghormati kebijakan institusi masing-masing.

"Kami saling menghormati masing-masing institusi kebijakan, walaupun kita kan MoU, saya enggak bisa intervensi ke Jampidsus, Kabareskrim, dan KPK. Masing-masing punya etika," ujar Tjahjo.

Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman menganggap kesepakatan tersebut menjadi bagian dalam peningkatan pencegahan korupsi dan mengembalikan kerugian uang negara secara utuh.

Menurut dia, jika negara hanya fokus pada penindakan hukum tindak pidana korupsi, maka proses pemberantasan korupsi tidak akan pernah selesai.

"Kami sepakat bahwa korupsi adalah musuh bersama, harapannya nanti sudah tidak adalagi berhadapan antara aparat hukum dan subjek penegakkan hukum, tapi kita bersama-sama memberantas korupsi," kata Adi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kasus Penolakan Rumah Ibadah di Karimun Selesai, Mahfud Minta Semua Pihak Tahan Diri

Nasional
BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

BPIP dan KPK Bumikan Pancasila

Nasional
Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Tjahjo Kumolo Tegaskan ASN Wajib Setia terhadap Pancasila seperti TNI

Nasional
Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Riset Nagara Institute: Nasdem Paling Tinggi Terpapar Dinasti Politik

Nasional
Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Pramono: Pak Jokowi ke Afghanistan Saja Berani, apalagi ke Kediri

Nasional
Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Moeldoko Bantah Peristiwa Paniai Pelanggaran HAM Berat, Komnas HAM: Itu Statement Politik

Nasional
Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Rapat di DPR Bahas Revitalisasi TIM, Forum Seniman Minta Anies Baswedan Disanksi

Nasional
Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Menko PMK: Pendeteksi Corona di Indonesia Alat yang Andal

Nasional
Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Polemik PP Bisa Ubah UU, Seperti Ini Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Nasional
Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Mahfud MD Sebut Isi Laporan BEM UI Berisikan Daftar Nama Orang Tak Jelas

Nasional
Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Mahfud MD Heran Dokumen BEM UI soal Papua Hanya Dua Lembar

Nasional
Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Diperiksa KPK, Eks Direktur Operasi Pelindo II Mengaku Tak Terlibat Kasus RJ Lino

Nasional
Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Mahfud MD Persilahkan Buruh Datangi DPR

Nasional
Komnas HAM Temukan Indikasi 'Obstruction of Justice' dalam Peristiwa Paniai

Komnas HAM Temukan Indikasi "Obstruction of Justice" dalam Peristiwa Paniai

Nasional
Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Ini Kekhawatiran Emil Salim jika Omnibus Law RUU Cipta Kerja Abaikan Lingkungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X