Ini Kata Novel soal Rencana Ombudsman yang Akan Minta Keterangannya

Kompas.com - 27/02/2018, 18:32 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan didampingi oleh istrinya Rina Emilda saat menerima wawancara dengan sejumlah media massa di kediamannya di Jalan Deposito RT 003 RW 010, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/2/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan didampingi oleh istrinya Rina Emilda saat menerima wawancara dengan sejumlah media massa di kediamannya di Jalan Deposito RT 003 RW 010, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala sempat menyatakan berencana memanggil Novel Baswedan untuk dimintai keterangan.

Novel disebut akan dimintai keterangan dalam rangka evaluasi terhadap kinerja Polri dalam pengusutan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK itu.

Terkait hal ini, Novel enggan mengomentari rencana pemanggilan Ombudsman tersebut.

"Terkait Ombudsman, saya enggak ingin komentar banyak, kenapa, karena beberapa kali ada dibicarakan ada saya belum di BAP, saya di BAP cuma dua tiga lembar, saya kira yang begitu-begitu enggak penting untuk dikomentari," kata Novel saat menerima wawancara dengan sejumlah media massa di kediamannya di Jalan Deposito RT 003 RW 010, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (27/2/2018)..

"Kalau yang seperti-seperti itu saya enggak ingin komentari," ujar Novel lagi seraya mengatakan hanya ingin mengomentari tentang kebenaran dan kejujuran.

(Baca juga: Soal Pembentukan TGPF, Novel Baswedan Serahkan ke Jokowi)

 

Novel menyampaikan bahwa kepolisian juga punya keinginan untuk memeriksanya. Tetapi, mengingat kondisi matanya masih sakit dan belum pulih, tentu tidak akan optimal bila polisi melakukan pemeriksaan.

"Tidak tepat ada pemeriksaan, tentu saya fokus masalah pengobatan," ujar Novel.

Novel mengaku siap dimintai keterangan oleh polisi jika pengobatan matanya sudah selesai.

"Apabila saya sudah pengobatan, sudah selesai, tentu siap," ujar Novel.

 

Evaluasi Polri

Adrianus sebelumnya mengatakan, pihaknya berencana memanggil Novel Baswedan termasuk KPK.

Pemanggilan tersebut diklaim dalam rangka evaluasi kerja polisi terhadap penyidikan kasus Novel. Ombudsman akan bertanya ke polisi sejauh mana mereka mengusut kasus Novel.

"Dengan fokus yang baru ini kami akan bertanya kepada Novel, kami akan juga undang KPK dan penasihat hukum Novel," kata Adrianus, di gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (21/2/2018).

(Baca juga: Ombudsman Akan Panggil Novel Baswedan dan KPK untuk Evaluasi Polri)

Undangan untuk Novel atau KPK ini juga untuk menindak lanjuti isu bahwa Polri tidak serius mengusut kasus Novel. Termasuk isu bahwa Novel tidak kooperatif untuk diperiksa polisi.

Pemanggilan terhadap Novel, lanjut Adrianus, akan dilakukan sesegera mungkin. Dia menyebut, ada keanehan dalam penanganan kasus Novel.

Novel sebagai korban, menurut dia, harusnya pihak yang menjadi sumber informasi untuk menguak kasus yang 10 bulan belum terpecahkan itu.

Namun, dia melihat sebaliknya. Dia melihat ada pihak yang menjaga agar Novel tidak memberi keterangannya ke polisi terkait kasus penyerangan itu.

"Padahal dari pihak penyidik menganggap belum cukup keterangannya. Lalu, sesuai hukum acara enggak salah berkali-kali minta keterangan kepada Novel," ujar Adrianus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai RP 300.000 dan Pencairannya

Begini Cara Cek Daftar Penerima Bansos Tunai RP 300.000 dan Pencairannya

Nasional
Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Istana Terima Surat DPR soal Pengangkatan Listyo sebagai Kapolri, Pelantikan Akhir Januari

Nasional
Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Doni Monardo Positif Covid-19 dan 12.191 Kasus Baru Virus Corona di Indonesia

Nasional
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X