Mahfud Anggap Perdebatan Masa Jabatan Wapres Dua Periode Sudah Selesai

Kompas.com - 27/02/2018, 15:53 WIB
Mantan Ketua MK Mahfud MD Ketika Ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Mantan Ketua MK Mahfud MD Ketika Ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menganggap wacana pencalonan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden tak perlu dipersoalkan lagi.

Mahfud menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara tegas bahwa pencalonan calon presiden dan wakil presiden hanya berlaku untuk dua kali masa jabatan.

"Dalam debat di MPR ketika membuat Undang-Undang Dasar (1945) itu sudah dikatakan di situ, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Jadi itu sudah selesai," kata Mahfud di sela seminar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Mahfud menuturkan, saat menjabat sebagai Ketua MK pun ia sering memutus kepala daerah yang sudah dua kali menjabat, namun masih tetap ingin menjabat. Sebab, salah satu esensi demokrasi adalah membatasi lingkup dan masa kekuasaan.

"Waktunya kita batasi dua kali. Lingkupnya kita batasi pada pembagian kekuasaan pemisahan fungsi-fungsi itu," kata Mahfud.

(Baca juga: Jusuf Kalla Menolak Dicalonkan sebagai Cawapres)

Daripada memperdebatkan redaksional Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, Mahfud meminta agar para politisi fokus pada filosofi demokrasi itu sendiri. Menurut dia, perdebatan redaksional pada pasal tersebut tidak elok dan tak ada habisnya.

"Sudah ada yurisprudensinya MK untuk kepala daerah itu sudah melarang lebih dari dua kali meskipun berbeda waktu berbeda rezim," ujar Mahfud.

Mahfud menekankan, cara menafsirkan hukum ada tafsir gramatikal dan tafsir historis. Tafsir gramatikal sesuai bunyi kalimat, yang bisa saja diperdebatkan. Sementara, tafsir historis melihat bagaimana jalannya perdebatan memaksudkan lahirnya aturan tersebut.

"Itu sudah ada tafsir historisnya bahwa itu berturut-turut atau tidak berturut-turut. Tafsir filosofis kita membatasi, namanya demokrasi masa tidak membatasi," ujar dia.

Artinya, presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan alias maksimal dua periode jabatan.

Adapun, Kalla sebelum menjadi wapres periode 2014-2019 juga menjadi wapres pada periode 2004-2009.

"Daripada itu kita tidak ingin nanti terjadi seperti waktu Orde Baru. Pada saat itu, Pak Harto tanpa batas gitu, kan, jadi kita menghargai filosofi itu," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Yuri: Terapkan Protokol Kesehatan Bukan Karena Anjuran Pemerintah!

Nasional
TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal

Nasional
 591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

591 Pasien Covid-19 Sembuh Hari Ini, Rekor Tertinggi Sejak Kasus Perdana

Nasional
Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Pemerintah: Hampir 80 Persen Kasus Positif Covid-19 Tak Bergejala Sama Sekali

Nasional
UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

UPDATE 7 Juni: Pemerintah Telah Periksa 405.992 Spesimen Covid-19

Nasional
UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

UPDATE 7 Juni: Ada 40.370 ODP dan 14.197 PDP

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

UPDATE 7 Juni: Tambah 50, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 1.851 Orang

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

UPDATE 7 Juni: Tambah 672, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 31.186

Nasional
UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

UPDATE 7 Juni: Tambah 591 Orang, Pasien Covid-19 yang Sembuh Kini 10.498

Nasional
Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Metode Belajar Berubah Saat Pandemi, Akademisi: Kenali Sisi Positifnya

Nasional
Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Jelang New Normal, KPAI Minta Pemerintah Subsidi Kuota Internet dan Fasilitas Pembelajaran Daring

Nasional
Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Olahraga Bersama Panglima TNI dan Kapolri, Jokowi Ajak Masyarakat Tingkatkan Imun di Tengah Pandemi

Nasional
Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Minta Tracking Covid-19 Diperbanyak, Menko PMK Harap Uji Spesimen Bisa Mencapai 30.000 Per Hari

Nasional
Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Tekan Emisi Karbon dalam Pembangunan, ASN Perlu Pahami Ekonomi Hijau

Nasional
Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Pola Pengajaran Konvensional di Tengah Pandemi Dinilai Picu Episentrum Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X