Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Bos IMF Terheran-heran pada Program Kesehatan Indonesia

Kompas.com - 27/02/2018, 15:16 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya saat blusukan dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Senin (26/2/2018).

Jokowi menyebut Lagarde terheran-heran dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterapkan Indonesia.

"Lagarde terheran-heran bahwa negara dengan pelayanan jasa kesehatan pemerintah yang ratusan juta penduduk seperti JKN ini, di dunia ini mungkin hanya di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar," kata Jokowi saat peresmian pabrik bahan baku obat di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (27/2/2018). 

(Baca juga : Diajak Jokowi Blusukan, Bos IMF Salah Sebut jadi Blukusan)

Jokowi mengatakan, program JKN berupa BPJS dan KIS saat ini sudah mencakup 193,1 juta masyarakat Indonesia.

Sebanyak 92,4 juta diberikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Secara global, kata Jokowi, layanan kesehatan ini disebut Universal Care. Tak semua negara memberikan jaminan kesehatan seperti ini kepada masyarakatnya.

Umumnya, jaminan kesehatan hanya diberikan di negara yang penduduknya tidak terlalu banyak.

"Ada yang lain tapi jumlahnya kecil-kecil. Bahkan di Amerika dengan 300 juta penduduk, nomor 3 dunia, sistemnya kapitalis, pemerintahnya tidak menyediakan universal care," ucap Kepala Negara.

(Baca juga : Sri Mulyani: Kedatangan Bos IMF Bukan untuk Tawarkan Utang ke Indonesia)

Jokowi meyakini layanan ini punya dampak yang sangat besar untuk masyarakat, terutama yang tidak mampu.

Masyarakat menengah kebawah yang semula menganggap layanan kesehatan adalah kemewahan kini justru menjadikan hal itu menjadi hak yang sangat mendasar.

"Dan ini yang sering saya sampaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua mendapat pelayanan bidang kesehatan," kata Jokowi. 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan program jaminan kesehatan yang luas, maka Jokowi meminta pengusaha di bidang ini tidak ragu untuk berinvestasi.

"Investor yang berinvestasi di Indonesia bisa berinvestasi dengan penuh keyakinan karena pasarnya besar sekali," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com