Jokowi: Bos IMF Terheran-heran pada Program Kesehatan Indonesia

Kompas.com - 27/02/2018, 15:16 WIB
Presiden Joko Widodo bersama Managing Director IMF Christine Lagarde saat blusukan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan untuk meninjau pelayanan kesehatan penerima KIS dan BPJS, Senin (26/2/2018). Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo bersama Managing Director IMF Christine Lagarde saat blusukan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta Selatan untuk meninjau pelayanan kesehatan penerima KIS dan BPJS, Senin (26/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan pengalamannya saat blusukan dengan Managing Director International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Senin (26/2/2018).

Jokowi menyebut Lagarde terheran-heran dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diterapkan Indonesia.

"Lagarde terheran-heran bahwa negara dengan pelayanan jasa kesehatan pemerintah yang ratusan juta penduduk seperti JKN ini, di dunia ini mungkin hanya di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar," kata Jokowi saat peresmian pabrik bahan baku obat di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (27/2/2018). 

(Baca juga : Diajak Jokowi Blusukan, Bos IMF Salah Sebut jadi Blukusan)

Jokowi mengatakan, program JKN berupa BPJS dan KIS saat ini sudah mencakup 193,1 juta masyarakat Indonesia.

Sebanyak 92,4 juta diberikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Secara global, kata Jokowi, layanan kesehatan ini disebut Universal Care. Tak semua negara memberikan jaminan kesehatan seperti ini kepada masyarakatnya.

Umumnya, jaminan kesehatan hanya diberikan di negara yang penduduknya tidak terlalu banyak.

"Ada yang lain tapi jumlahnya kecil-kecil. Bahkan di Amerika dengan 300 juta penduduk, nomor 3 dunia, sistemnya kapitalis, pemerintahnya tidak menyediakan universal care," ucap Kepala Negara.

(Baca juga : Sri Mulyani: Kedatangan Bos IMF Bukan untuk Tawarkan Utang ke Indonesia)

Jokowi meyakini layanan ini punya dampak yang sangat besar untuk masyarakat, terutama yang tidak mampu.

Masyarakat menengah kebawah yang semula menganggap layanan kesehatan adalah kemewahan kini justru menjadikan hal itu menjadi hak yang sangat mendasar.

"Dan ini yang sering saya sampaikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, semua mendapat pelayanan bidang kesehatan," kata Jokowi. 

Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar dan program jaminan kesehatan yang luas, maka Jokowi meminta pengusaha di bidang ini tidak ragu untuk berinvestasi.

"Investor yang berinvestasi di Indonesia bisa berinvestasi dengan penuh keyakinan karena pasarnya besar sekali," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.



Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X