Pengamat: Komunikasi PDI-P dan Demokrat Bisa Jadi Investasi Politik Bagi AHY

Kompas.com - 27/02/2018, 14:08 WIB
Presiden SBY bersama Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputeri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut kedatangan jenazah Taufiq Kiemas di TMP Kalibata. Minggu (9/6/2013). Kompas.com/Robertus BelarminusPresiden SBY bersama Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputeri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambut kedatangan jenazah Taufiq Kiemas di TMP Kalibata. Minggu (9/6/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai komunikasi politik yang dilakukan antara PDI-P dan Partai Demokrat bisa menjadi investasi politik bagi sosok Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Pasca-deklarasi dukungan kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengutus Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto untuk menjalin komunikasi dengan Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono. 

Ari melihat komunikasi politik antara PDI-P dan Demokrat memiliki dua tujuan, yakni menghindari pembelahan masyarakat yang terlalu dini ke dalam dua kubu, pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Selain itu, komunikasi politik juga bisa dilihat sebagai kompromi bagi Demokrat dalam mendorong AHY tampil sebagai capres atau cawapres.

(Baca juga: Pasca-Rakernas, PDI-P Agendakan Pertemuan dengan Partai Demokrat)

"Kompromi seperti ini perlu dibangun antara PDI-P dan Demokrat untuk dua maksud, pertama menghindari pembelahan massifikasi masyarakat yang terlalu dini ke dalam dua kubu pilpres. Kedua, memberikan 'panggung antara' bagi kandidat capres, misal AHY dari Demokrat utk investasi politik di next election 2024," ujar Ari kepada Kompas.com, Selasa (27/2/2018).

Ari menilai, setelah PDI-P mendeklarasikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo, Partai Demokrat memiliki peran strategis dalam Pilpres 2019 mendatang.

Ia menjelaskan, ada dua skenario yang bisa dilakukan oleh Demokrat, pertama mengikuti PDI-P bergabung dalam koalisi besar mengusung capres Joko Widodo.

Kedua, membangun poros ketiga di luar barisan pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto dengan mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri sbg kandidat alternatif. Skenario kedua ini akan memunculkan tiga pasangan calon.

Terkait hal itu, kata Ari, PDI-P bisa "mengikat" Demokrat bahwa seandainya capresnya kalah, Demokrat dipastikan mengarahkan seluruh sumber daya politiknya untuk mendukung Joko Widodo di putaran kedua Pilpres.

"Nah di sini pentingnya komunikasi itu bagi PDI-P," kata Ari.

Kompas TV Pemilu 2019 berpeluang besar hanya akan diikuti oleh dua bakal calon presiden yaitu petahana Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X